Utang Pemerintah Diprediksi Tembus Rp 5.000 Triliun, Ini Kata Kemenkeu

Total utang pemerintah diprediksi akan menembus Rp 5.000 triliun pada 2020. Utang akan terus membengkak jika pemerintah tidak melakukan reformasi kebijakan dalam pengelolaan utang.

Menanggapi perkiraan tersebut, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Schneider Siahaan, mengatakan kebijakan penambahan utang adalah kebijakan politik antara pemerintah dan DPR.

“Perkiraan utang pemerintah di 2020 masih terlalu dini untuk bisa dikonfirmasi, karena kebijakan penambahan utang adalah kebijakan politik pemerintah dan DPR dalam Undang-Undang (UU) APBN, jadi angka itu belum bisa diverifikasi kebenarannya,” ujar Schneider saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal PPR Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan penambahan utang pemerintah adalah konsekuensi dari adanya kebijakan defisit anggaran.

“Secara sistem dan struktur penganggaran di APBN, jika defisit, maka butuh pembiayaan yang saat ini dipenuhi sebagian besar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN),” ujar Luky.

Artinya, selama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih defisit, maka pemerintah tetap membutuhkan pembiayaan untuk menambal defisit tersebut.

Pembiayaan ini bersumber dari penerbitan SBN dan pinjaman. Sebagai contoh di APBN 2018, pemerintah menetapkan defisit sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah membutuhkan pembiayaan berasal dari utang sebesar Rp 399,2 triliun, yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 414,5 triliun dan pinjaman neto negatif Rp 15,3 triliun.

Pemerintah, ujar Luky, berupaya menjaga batas defisit di bawah 3 persen dari PDB sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Termasuk mengurangi keseimbangan primer di APBN.

“Kami juga tetap mengalokasikan pembayaran bunga utang maupun pembayaran cicilan pokok (utang),” dia menerangkan.

Dari data Kemenkeu, pembayaran bunga utang pemerintah di Januari 2018 sebesar Rp 23,2 triliun. Angka ini naik dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp 22,6 triliun.

Guna menjaga fiskal tetap berkesinambungan, diakui Luky, pemerintah melihat indikator rasio utang terhadap PDB sesuai UU Keuangan Negara dengan batas tidak melebihi 60 persen dari PDB.

“Tahun ini, rasio utang pemerintah kita perkirakan akan mencapai 29,1 persen atau masih jauh dari batas tersebut. Jadi masih cukup aman dan terkendali,” tukasnya.

Post Terkait