Update Ekonomi Terkini: Jokowi Bertemu JICA dan World Bank hingga Tiga Pilar Bantah Palsukan Beras

Proyeksi perekonomian Indonesia pada hari ini bakal diwarnai beberapa sentimen, di antaranya pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA), Presiden World Bank, hingga arus investasi.

Tentunya, pertemuan Jokowi dengan kedua presiden tersebut dan arus investasi akan memengaruhi laju ekonomi Indonesia hari ini, selain adanya jadwal laporan keuangan emiten.

Okezone merangkum apa yang terjadi pada ekonomi Indonesia kemarin dan pada hari ini seperti dikutip, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

1. PRESIDEN BANK DUNIA JIM YONG KIM MENGATAKAN INDONESIA SIAP BERGABUNG DENGAN NEGARA MAJU: Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menilai bahwa Indonesia saat ini masih berstatus sebagai negara berkembang. Meski demikian, dia melihat potensi yang besar untuk menyejajarkan Indonesia dengan negara-negara maju. Salah satu kunci yang dapat dilakukan Indonesia guna menyejajarkan diri dengan negara-negara maju ialah dengan memerhatikan pembangunan, bukan hanya di sektor infrastruktur tapi juga pada sumber daya manusia.

Dalam acara Supermentor ke-20 di Jakarta, Selasa 25 Juli 2017, Jim Yong Kim mengatakan sangat mendukung upaya pemerintah untuk melanjutkan reformasi yang akan menguntungkan seluruh penduduk Indonesia, termasuk menemukan cara untuk mengumpulkan dan membelanjakan pendapatan dengan lebih baik untuk membiayai pembangunan. Guna melahirkan kesadaran dalam menghadapi tantangan Indonesia dalam membangun sumber daya manusia, Presiden Bank Dunia itu menekankan kepada anak-anak di usia dini pentingnya berinvestasi.

Dengan berinvestasi dalam meningkatkan sumber daya manusia sedini mungkin, Indonesia bakal memetik hasilnya dalam hal peningkatan perekonomian negara lebih baik lagi untuk jangka panjang.

2. BANK DUNIA MEMPREDIKSI INDONESIA MEMBUTUHKAN USD500 MILIAR ATAU SEKIRA Rp6.650 TRILIUN DALAM LIMA TAHUN KE DEPAN UNTUK MENUTUPI KESENJANGAN INFRASTRUKTUR: Pasalnya, kesenjangan infrastruktur di Tanah Air terbilang cukup tinggi. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan saat ini 78% masyarakat di Indonesia belum memiliki akses terhadap pipa air, 40% masyarakat perdesaan belum memiliki akses terhadap jalan aspal. Selain itu, masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki akses terhadap listrik. Dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017, dia mengatakan demografi meningkat lebih cepat dibanding China dan Thailand.

Sehingga tekanan terhadap infrastruktur lebih tinggi. Saat ini Indonesia belum memberikan investasi yang cukup di sektor infrastruktur. Bahkan, investasi di bidang infrastruktur turun dari 78% menjadi 35%. Hal itu menunjukkan meningkatnya pembelanjaan infrastruktur dari 2% dari PDB menjadi 4,7% dari PDB. Dua kali lipat lebih di 2020. Sayangnya, anggaran infrastruktur dari pemerintah tidak cukup untuk menutupi kesenjangan tersebut. Sebab, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah belum optimal, belanja belum efisien, serta batasan defisit fiskal yang hanya 3% dari PDB. Sebab itu, reformasi pemungutan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengingat, pemerintah baru memungut kurang dari 50% potensi pajak, dan rasio pajak di Indonesia yang turun dari 11,4% menjadi 10,4% terhadap PDB. Pemungutan pajak di Indonesia lebih rendah dari Filipina yang 13,6% sementara tantangannya sama dengan Indonesia. Bank Dunia mendorong Indonesia melakukan reform pajak.

3. BANK SENTRAL AMERIKA AKAN MENGAKHIRI PERTEMUAN FEDERAL OPEN MARKET COMMITTEE (FOMC) HARI INI, PERTEMUAN DIGELAR DUA HARI 25-26 JULI 2017: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Selasa atau Rabu 26 Juli 2017 pagi WIB, ketika Federal Reserve memulai pertemuan kebijakan moneter dua harinya. Bank sentral AS secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah setelah pertemuan tersebut.

Setelah mengakhiri pertemuannya bulan lalu, The Fed menaikkan suku bunga untuk keempat kalinya sejak Desember 2015, dan mengumumkan rencana untuk mulai memangkas neraca keuangannya. Para analis pasar mengatakan The Fed mungkin akan memulai pengurangan neracanya paling cepat pada September. Di bidang ekonomi, Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board, yang telah menurun pada Juni, meningkat kembali pada Juli.

Indeks sekarang berada di 121,1, naik dari 117,3 di Juni. Angka terakhir jauh di atas ekspektasi pasar sebesar 117,0. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,09% menjadi 94,058 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1649 dari USD1,1641 dan pound Inggris tetap datar di USD1,3034. Dolar Australia bertambah menjadi USD0,7936 dari USD0,7922. Dolar AS dibeli 111,82 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,12 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga meningkat menjadi 0,9513 franc Swiss dari 0,9459 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,2518 dolar Kanada dari 1,2510 dolar Kanada.

4. TUNGGU KEPUTUSAN FOMC FEDERAL RESERVE, PENGUATAN RUPIAH DIPERKIRAKAN TERTAHAN HARI INI: Sentimen global yang lebih mendominasi pergerakan rupiah dikhawatirkan dapat mengganggu peluang rupiah untuk kembali menguat. Diperkirakan Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada pergerakan rupiah akan berada di kisaran level support Rp13.330/USD dan resisten Rp13.295/USD. Sementara, meski dari dalam negeri tidak adanya sentimen negatif.

Namun sudah menjadi kebiasaan berdasarkan kondisi historis di mana jelang pertemuan FOMC maka laju USD terlihat menguat dan imbasnya negatif bagi rupiah. Laju rupiah yang sebelumnya sempat menguat tipis kembali masuk ke zona merah seiring penguatan USD tersebut. Padahal pergerakan USD terhadap mata uang utama lainnya cenderung di bawah seiring sikap pelaku pasar global yang tidak hanya memfaktorkan pertemuan FOMC, namun juga perkembangan jalannya pemerintahan AS di bawah Presiden Trump.

5. MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI MENGATAKAN RENCANA MEMANGKAS TIGA ANGKA NOL PADA RUPIAH MELALUI REDENOMINASI SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI PRESIDEN JOKO WIDODO: Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan dan membahas rencana penyederhanaan nominal mata uang atau redenominasi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga meminta BI dan Menkeu untuk berkoordinasi untuk membahas rencana redenominasi lebih detail terlebih dahulu. Agar tidak ada kesalahpahaman, perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa redenominasi adalah pemotongan 3 nol di mata uang Rupiah, jadi bukan sanering.

Selain itu, BI sebagai penggagas harus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak keliru dan tahu apa sih sebenarnya penyederhanaan mata uang tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga tidak merugikan masyarakat. Redenominasi adalah baik harga, maupun uang berubah bersama, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Aspek-aspek ini yang harus dilakukan BI untuk menjelaskan ke masyarakat secara detail dan baik, konstruktif, intensif, dan masif sehingga masyarakat memahami kebijakan ini. Selain itu, yang paling penting juga perlu disampaikan mengenai proses redenominasi yang pernah dan berhasil dilakukan oleh negara lain.

6. PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (AISA) MEMBANTAH MELAKUKAN PEMALSUAN BERAS BERSUBSIDI MELALUI PUBLIC EXPOSE DI GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA SELASA 25 JULI. ANALIS MENGANJURKAN UNTUK TETAP WAIT AND SEE MENANTI PROSES HUKUM: Perseroan memberikan jawaban atas semua tuduhan yang dilayangkan kepada anak perusahaan, PT Indo Beras Unggul (IBU). Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menjelaskan, aksi blak-blakan perseroan membuat investor memiliki sudut pandang baru terhadap kasus ini. Investor, mulai mempertanyakan tuduhan yang dilayangkan kepada produsen beras itu. Seluruh jawaban Indo Beras Unggul cukup masul akal.

Misalnya, tuduhan indikasi kerugian negara lantaran TPS Food membeli beras subsidi. Sementara tudingan lain, seperti praktik oplos beras premium dengan subsidi, pemalsuan beras subsidi menjadi premium, penimbunan beras, praktek monopoli, serta pemalsuan kandungan gizi. Kendati demikian, investor masih menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Selama proses penyelidikan berlagsung, sepanjang itu pula ketidakpastian menyertai langkah TPS Food.

Post Terkait