TREN BISNIS: PNBP Minerba Rp40,6 Triliun hingga Urus Pembayaran Tak Lagi Tunai

Penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sub sektor mineral dan batu bara dicatatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) mencapai Rp40,6 triliun pada 2017. Angka ini melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp32,7 triliun.

Elektronifikasi didorong Bank Indonesia (BI) di berbagai sektor seperti transportasi, bantuan sosial (bansos), pemerintah, dan lain-lain. Tidak hanya itu, BI juga akan memperkuat elektronifikasi yang disinergiskan dengan berbagai program pemerintah dan terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Warren Buffet yang merupakan seorang miliarder sekaligus investor ini angkat bicara mengenai merebaknya uang digital di dunia beberapa tahun terakhir ini. bitcoin dan mata uang digital lainnya diprediksi oleh dirinya tidak akan berakhir dengan baik.

Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Realisasi PNBP Minerba 2017 Capai Rp40,6 Triliun

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sub sektor mineral dan batu bara pada tahun 2017 mencapai Rp40,6 triliun.

Angka ini melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp32,7 triliun.

“Sampai 29 Desember tembus Rp40,6 triliun. Ini naik 125% dari target APBN-P,” ujar Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Aryono di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/1/2018). Adapun komposisi penerimaan Minerba di 2017 terdiri dari royalti sebesar Rp23,2 triliun atau menyumbang sebesar 57,1%. Kemudian penjualan hasil tambang Rp16,9 triliun dengan persentasi 41,7%. Serta iuran tetap sebesar Rp0,5 triliun dengan persentase terkecil yakni 1,2%.

Realiasi angka ini juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp27,2 trilliun atau naik 48,3%.

Bambang mengatakan pencapaian ini karena peningkatan Kepatihan pembayaran kewajiban perusahaan serta adanya tren harga komoditas minerba yang mengalami kenaikan.

“Selain melakukan administrasi dengan sistem penagihan, Januari ini kita juga bikin e-PBNP, jadi kewajiban perusahaan (terkait administrasi) dan menghitung kita lebih mudah,” jelasnya.

Di sisi lain realisasi ekspor minerba memang diakui Bambang jauh dari target dimana realisasinya hanya mencapai 3 juta ton. Menurutnya, ini karena serapan dalam negeri yang cukup baik.

“Untuk realisasi ekspor memang cukup jauh juga dari 24 juta ton, jadi realisasinya 2 juta ton sampai 3 juta ton. Bisa juga ini karena serapan dalam negeri (yang bagus),” jelas dia.

Bambang mengatakan, tahun 2018 ditargetkan pendapatan dari Minerba dapat mencapai Rp32,1 triliun. Angka ini meningkat dari target 2017 namun menurun bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan di tahun 2017.

“Target 2018 Rp32 trilliun untuk penerimaan negara, dengan asumsi harga batu bara acuan (HBA) USD80 per ton,” pungkasnya.

Warren Buffett: Bitcoin Cs Akan Berakhir Buruk

Miliarder yang sekaligus investor kawakan Warren Buffett angkat bicara mengenai merebaknya uang digital di dunia beberapa tahun terakhir ini.

Menurutnya, bitcoin maupun mata uang digital lainnya tidak akan berakhir dengan baik.

“Dalam hal mata uang digital, saya hampir yakin bahwa (mata uang digital) akan mengalami akhir yang buruk,” jelas Buffett seperti dikutipCNBC, Kamis (11/1/2018).

Kendati demikian, Buffett tidak dapat memprediksi kapan nasib mata uang digital tersebut terjadi.

“Tetapi saya tidak akan menanamkan uang di bitcoin,” beber orang terkaya ketiga di dunia ini.

Selain itu, Charlie Munger sebagai tangan kanan dari Warren Buffett mengecam kegelisahan terhadap bitcoin, serta dalam pendanaan modal ventura.

Dengan demikian, menurut data dari situs industri CoinDesk, pada Rabu 10 Januari 2018, harga Bitcoin turun 3,69% menjadi USD13.907. Di mana, mata uang digital naik lebih dari 1.500% dalam 12 bulan terakhir.

BI: Urusan Pembayaran Tak Lagi Tunai

Bank Indonesia (BI) mendorong elektronifikasi di berbagai sektor seperti transportasi, bantuan sosial (bansos), pemerintah, dan lain-lain.

Selain itu, BI juga akan memperkuat elektronifikasi yang disinergikan dengan berbagai program pemerintah dan terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, terdapat empat arah kebijakan BI ke depan. Pertama, di sektor moda transportasi yakni interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran elektronik terintegrasi antarmoda.

Kedua, cash management system, yakni dengan menontunaikan berbagai pembayaran dan belanja pemerintah, di antaranya bantuan desa dan bantuan operasional sekolah.

”Ketiga, di sektor jalan tol, mendukung perluasan interkoneksi jalan tol melalui implementasi electronic toll cellection (ETC) dan Multi Lane Free Flow (MLFF),” ujar Sugeng. Saat ini elektronifikasi jalan tol telah mencapai 98% dari seluruh ruas tol nasional.

Keempat, bantuan sosial, di mana Program Keluarga Harapan (PKH) secara nontunai pada 2016 sudah disalurkan kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara pada 2017 targetnya diperluas kepada 6 juta KPM serta program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) kepada 1,2 juta KPM.

Sugeng mengungkapkan, ke depan program bansos nontunai akan semakin diperluas secara bertahap hingga mencapai 10 juta KPM untuk PKH dan 3,9 juta KPM untuk BPNT.

Sementara itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, peran bantuan sosial sangat penting, khususnya dalam rangka mendorong tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang berada di kelas bawah.

”Transformasi penyaluran bantuan sosial menjadi nontunai harus dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efisien dan efektif,” tutur dia.

Di samping itu, BI juga menargetkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) sampai pelosok desa di Indonesia. ”Seperti contoh PKH yang saat ini disalurkan melalui GNNT,” kata Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi Keuangan Inklusif dan Perizinan BI Pungky P Wibowo.

Dia menambahkan, sinergi dengan pemerintah telah dilaku kan di berbagai sektor, utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna yang masif misalnya sektor transportasi dan bantuan sosial, untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses.

”Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif, yaitu 75% banked people pada 2019,” ungkap Pungky.

Ke depan bank sentral akan terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai. Dia pun meyakini, penggunaan transaksi nontunai akan memberikan manfaat efisiensi bagi masyarakat.

Post Terkait