Tiru Malaysia, Dana Haji Diusulkan Dapat Biayai Proyek Infrastruktur

Pemerintah kembali mendorong agar dana haji yang jumlahnya telah mencapai puluhan triliun rupiah diinvestasikan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Pengelolaan dana haji yang optimal diyakini akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada jamaah. Hingga akhir 2016, dana setoran awal biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) dari masyarakat beserta nilai manfaat telah terkumpul Rp90,6 triliun. Jumlah ini dari tahun ke tahun terus meningkat tajam.

Pada 2018, diperkirakan, dana setoran haji akan menembus hingga Rp100 triliun. Usulan agar dana haji diinvestasikan ke pembiayaan infrastruktur disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melantik Dewan Pengawas dan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017. Namun, Jokowi meminta agar sasaran investasi tidak sembarangan.

Jokowi berharap agar dana haji bisa diinvestasikan di tempat-tempat yang aman dan tidak berisiko tinggi, misalnya proyek jalan tol ataupun pelabuhan. Menurut Jokowi, jika dana tersebut bisa diinvestasikan dengan baik maka keuntungannya akan menyubsidi biaya-biaya dalam ibadah haji. Masyarakat yang ingin berangkat haji inilah, ungkap Jokowi, yang akan menikmati keuntungan tersebut.

“Pelayanan ibadah haji harus semakin ditingkatkan sebab BPKH lebih fleksibel dalam mengawasi dan mengelola dana haji,” katanya.

Untuk merealisasikan target itu, Jokowi meminta BPKH meniru kesuksesan yang dilakukan negara lain seperti model Tabung Haji di Malaysia. “Saya kira nanti badan ini bisa melihat bagaimana negara-negara lain mengelola (dana haji),” katanya.

Di Malaysia, dana haji dikelola oleh Lembaga Tabung Haji (LTH) atau Pilgrims Fund Board. LTH bertugas memfasilitasi tabungan untuk orangorang yang hendak berhaji melalui investasi sesuai syariah. Di sana ada sekira 20.000 orang yang berangkat ke Tanah Suci setiap tahunnya. Pada Januari 2016, LTH tercatat memiliki dana hingga USD15,27 miliar.

LTH berinvestasi dengan pembagian 50% untuk investasi saham, 20% untuk real estat, 20% untuk pendapatan tetap, dan 10% instrumen pasar uang. Sejak 2012, dividen dibagi menjadi dua komponen yakni dividen per tahun, ditambah dividen bonus haji yang hanya diberikan kepada penabung yang belum melaksanakan haji.

Di Brunei Darussalam, dana haji dikelola oleh Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB). Lembaga ini mengelola seluruh akomodasi dan transportasi jamaah haji. Pemerintah Brunei membantu keuangan, perjalanan, dan kesehatan untuk jamaah. Presiden menilai adanya badan ini diharapkan membuat BPKH akan lebih bisa fleksibel dalam mengawasi dan mengelola dana haji.

Selama ini pengelolaan dana haji dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79/2012. Aturan ini dirinci dalam Pasal 11 PMA 23/ 2011 tentang Pengelolaan BPIH yang menyebutkan tiga pilihan pengelolaan, yakni investasi ke Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan deposito berjangka.

Aturan tersebut membuat Kemenag tidak bisa mengembangkan investasi lebih luas . Kemudian, berdasarkan UU Nomor 34/2014, BPKH lantas dibentuk sebagai badan otonom berada di luar struktur Kemenag. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk mengelola dana haji yang rata-rata per tahun bertambah sekira Rp10 triliun.

Badan ini akan bertugas mengelola dana haji secara syariah dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, hasil yang optimal, transparan, dan akuntabel. Tujuh anggota badan pelaksana BPKH yang dilantik kemarin adalah Ajar Susanto Broto, Rahmat Hidayat, Anggito Abimanyu, Benny Witjaksono, Acep Riana Jayaprawira, A Iskandar Zulkarnain, dan Hurriyah El-Islamy.

Adapun tujuh anggota Dewan Pengawas BPKH yang dilantik ialah Yuslam Fauzi (ketua merangkap anggota), Khasan Faozi, Mohammad Hatta, Marsudi Syuhud, Suhaji Lestiadi, Muhammad Akhyar Adnan, dan Abdul Hamid Paddu. Dari data Kemenag, rincian setoran haji sebanyak Rp90,6 triliun terdiri atas kas Rp111,8 miliar, investasi jangka pendek Rp54,57 triliun, investasi jangka panjang Rp35,78 triliun, dan hasil optimalisasi yang masih harus diterima Rp137,91 miliar.

Berbeda dengan itu, total Dana Abadi Umat (DAU) mencapai Rp2,99 triliun. Dana haji yang selama ini dikelola Kemenag masuk dari setoran awal sebagai syarat untuk mendapat porsi keberangkatan. Sumber lainnya adalah dana hasil efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji atau disebut DAU. Sebelum ini anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, menilai terbentuknya BPKH membuat semangat Kemenag mewujudkan transparansi keuangan akan terlaksana.

Bahkan dia berharap pengelolaan BPKH harus lebih baik dari Tabung Haji Malaysia karena jumlah peserta haji dari Indonesia jauh lebih banyak ketimbang Negeri Jiran. Hal serupa diungkapkan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka. Kehadiran BPKH diyakini akan dapat membereskan persoalan dan pengelolaan dana haji.

Meski demikian, rencana pemanfaatan dana haji ke investasi proyek infrastruktur ini juga dikritik oleh sejumlah anggota DPR lain. Mereka menilai dana haji lebih baik dimanfaatkan untuk bidang pendidikan, keagamaan, atau kesehatan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid. Sodik menilai langkah pemerintah tidak etis mengingat masyarakat sudah bersusah payah mengumpulkan uang demi pergi ke Tanah Suci. Sebagai salah satu bentuk kehati-hatian, pemerintah diminta berkonsultasi dengan DPR.

Post Terkait