Tertinggal Jauh, Aset Keuangan Syariah Indonesia Masih di Bawah 10%

Aset keuangan syariah pada September 2017 masih di bawah 10% dari keseluruhan aset keuangan Indonesia, yaitu sebesar 8,09% atau USD79,75 miliar.

Angka tersebut jauh tertinggal dengan kondisi keuangan syariah dunia karena tahun 2015 mencapai USD2 triliun dan tahun 2021 ditargetkan mencapai USD3,5 triliun. Advisor Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setiadi mengatakan, industri keuangan syariah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dia pun mencontohkan, jika ibarat kondisi jalan raya di Jakarta, transportasi umum, kendaraan atau bus yang tersedia sudah banyak dan mencukupi, tapi yang mau naik belum banyak.

”Akhirnya bus saling berebut penumpang yang jumlahnya masih terbatas sehingga penumpang kualitasnya kurang baik juga ada yang terangkut. Itu membuat lembaga keuangan syariah menjadi rentan terhadap external shocks ,” kata Edi di Jakarta akhir pekan. Untuk memperbaiki kondisi ini, katanya, maka jumlah penumpang yang berkualitas harus ditambah dengan memperbesar customer based dari lembaga keuangan syariah untuk menciptakan demand lebih besar lagi. Menurut dia, hal tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pelaku sektor jasa keuangan syariah, mengingat adanya peningkatan jumlah penduduk middle class income Indonesia, terutama didominasi penduduk Muslim.

”Hal ini dipercaya akan menciptakan permintaan potensial terhadap produk dan jasa keuangan syariah pada sektor halal. Terlebih lagi jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah,” ujar Edi. Oleh karena itu, diperlukan terobosan dan inovasi baru dalam menjaring minat masyarakat untuk mengakses industri jasa keuangan syariah secara lebih luas. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membangun model bisnis yang mengolaborasikan potensi sektor keuangan, sektor riil, serta sektor religius/sosial secara timbal balik dan saling mendukung.

Edi mengungkapkan, membangun sinergi menjadi penting untuk keuangan dan ekonomi syariah agar bisa tumbuh bersama-sama dan lebih cepat lagi. ”Kolaborasi ketiga sektor ini telah diinisiasi OJK dengan model bisnis LKM Syariah yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Cirebon pada Oktober lalu,” kata dia. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara sektor riil, keuangan, dan religius serta sosial sehingga ketiga sektor tersebut bisa tumbuh bersama-sama. Melalui program LKM Syariah ini, OJK berharap bisa menjadi basis pengembangan perekonomian syariah jangka menengah panjang yang berkesinambungan serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kepala Departemen Perbankan Syariah Ahmad Soekro Tratmono menambahkan, untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia yang perlu dilakukan, yaitu pertama , OJK akan menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk mengatur serta mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kedua , mendorong sektor jasa keuangan (SJK) syariah berkontribusi lebih besar dalam mendukung percepatan ekonomi nasional, khususnya dalam pembiayaan sektor prioritas pemerintah (infrastruktur, ketahanan pangan, dan maritim).

”Ketiga, mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional,” kata dia. Menurut dia, meski pertumbuhan keuangan syariah Indonesia tercatat tinggi, tapi belum didukung dengan tingkat literasi dan keuangan syariah yang memadai.

Post Terkait