Tarik Utang Rp54 Triliun di Awal 2018, Apa Dampaknya ke Ekonomi Indonesia?

Pemerintah melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS atau Global Bonds sebesar USD4 miliar atau setara Rp54 triliun (kurs Rp13.500 per USD) untuk kebutuhan pembiayaan tahun anggaran 2018 (prefunding).

Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa hal itu sebenarnya tidak bagus untuk ekonomi Indonesia ke depannya.

Bhima menjabarkan tiga dampak yang menimpa Indonesia khususnya pemerintahan jika utang masih menumpuk. Pertama, kredibilitas terhadap anggaran 2018, pemerintah jadi tidak mempercayai peraturan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, prefunding memperlihatkan bahwa asumsi penerimaan pajak pada 2018 akan menjadikan defisit anggaran tidak tercapai.

“Yang jelas tidak bagus ya. Jadi ada 3 dampak, pertama kredibilitas anggaran buat 2018, pemerintah jadi tidak percaya terhadap anggaran itu sendiri,” ucap Bhima kepada Okezone.

Kedua, terjadi perebutan likuiditas antara pemerintah dan perbankan. Oleh karena itu, jika sudah terjadi perebutan, maka perbankan harus menerima kekalahan dan uang masuk ke kantong pemerintah.

Di samping itu, Bank juga harus terus menjaga bunga deposito agar tidak turun karena hal itu juga yang menjadi salah satu pertahanan bagi Bank supaya tidak kehilangan para nasabahnya.

“Lalu yang kedua, terjadi perebutan likuiditas antara pemerintah dan bank. Bank yang kalah, maka uangnya akan ke pemerintah. Akan tetapi, Bank juga harus terus menjaga supaya bunga deposito tidak turun, itu jadi salah satu pertahanan agar nasabahnya tetap bertahan,” ungkapnya.

Kemudian yang ketiga, dampak yang cukup ekstrem, yaitu utang Indonesia akan meningkat menjadi 30% terhadap PDB. Artinya, pemerintah melanggar peraturan anggaran itu sendiri karena jika dibiarkan bisa melebihi target tersebut.

“Kalau dari segi ekonomi makro tidak bagus. Dan hal yang ketiga, utang kita akan meningkat menjadi 30% terhadap PDB. Berarti pemerintah melanggar peraturan anggaran itu sendiri. Karena bisa melebihi target 30%,” tambah Bhima.

Selain itu, Bhima memproyeksikan konsekuensi yang harus dihadapi jika utang terus menggunung, yakni terjebak dalam proses “gali lubang tutup lubang”, atau beban bunga yang dimiliki akan semakin banyak.

Post Terkait