Rating Indonesia Naik hingga Aqua Langgar Persaingan Sehat

Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Republik Indonesia dari BBB- dengan Outlook Positif menjadi BBB dengan Outlook Stabil. Fitch menyatakan terdapat dua faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Timur II melakukan pemusnahan ribuan barang ilegal hasil operasi selama tahun 2017. Pemusnahan ini dihadiri oleh jajaran DJBC Kanwil Jatim II dan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua PT Tirta Investama (TIV) dan PT Balina Agung Perkasa (BAP) selaku distributor melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang Undang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang No.5 Tahun 1999.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Rating Indonesia Naik, Agus Marto: Ini Peringkat Tertinggi Indonesia Sejak 1995  

Faktor pertama, menguatnya sektor eksternal yang didukung oleh kebijakan makroekonomi yang secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas. Kedua, upaya sinergi Pemerintah dalam reformasi struktural yang mampu meningkatkan iklim investasi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan, peningkatan rating Fitch tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik. Menurut dia, level BBB merupakan level tertinggi peringkat rating yang pernah dicapai Indonesia sejak 1995.

“Pencapaian ini juga merupakan cerminan dari keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/12/2017).

“Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif,” tambah Agus Marto.

Sebelumnya, Fitch Rating mengatakan Indonesia memilki kebijakan nilai tukar yang lebih fleksibel, cadangan devisa yang meningkat tajam, kebijakan moneter yang mampu mengatasi gejolak aliran modal, kebijakan makroprudensial yang mampu mengendalikan utang luar negeri korporasi, pendalaman pasar keuangan yang mampu meningkatkan stabilitas pasar keuangan, serta penetapan asumsi anggaran Pemerintah yang kredibel.

Selain itu, keberhasilan mendorong peringkat bisnis seperti tercermin dari meningkatnya peringkat Ease of Doing Business Indonesia, juga mendorong penguatan sektor eksternal Indonesia, seiring dengan meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) yang diperkirakan dapat menutup defisit transaksi berjalan dalam beberapa tahun ke depan.

Lebih lanjut, Fitch mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan beban utang Pemerintah tetap rendah dibandingkan dengan negara peers. Selain itu, eksposur Pemerintah dinilai terbatas atas risiko sektor perbankan, didukung oleh rasio kecukupan modal yang cukup tinggi dan kredit bermasalah yang semakin terkendali. Fitch juga mencatat dua hal yang menjadi perhatian yaitu masih rendahnya pendapatan per-kapita dan penerimaan negara dibandingkan dengan negara peers.

Rokok Ilegal hingga Sex Toys Dimusnahkan, Bea Cukai Selamatkan Rp6 Miliar

Tercatat 1.145 liter minuman mengandung etil alkohol, 4.659.881 batang rokok kretek ilegal, baik yang diproduksi mesin maupun manual dari tangan, 18 mesin produksi rokok kretek, produk kosmetik dan alat kesehatan, sex toys, dan ratusan cashing telepon seluler yang dimusnahkan.

Kepala Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jatim II, Agus Hermawan mengatakan barang ilegal tersebut disita dari berbagai sumber.

“283 berasal dari kiriman pos, 259 cukai hasil tembakau, 14 dari kawasan berikat, 18 mesin disita dari 16 pabrik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp6 miliar,” ujar Agus Hermawan kepada media, Selasa (19/12/2017)

Barang bukti ini disita dari 16 kota / kabupaten di wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) II yang meliputi wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo Kota dan Kabupaten, Malang Kota dan kabupaten, Batu, Kediri kabupaten, Blitar Kota dan kabupaten, hingga Madiun Kabupaten.

“Kami ingin melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal dan tidak berizin yang berbahaya,” jelasnya.

Ia menghimbau dengan penyitaan rokok ilegal perusahaan baik perusahaan rokok besar dan kecil untuk bersaing dengan sehat.

“Legal itu mudah. Kami harap masyarakat mau menaatinya. Kami dengan senang hati akan membantu bila ada yang berkonsultasi dengan kami. Kami pasti bantu,” tegasnya.

Kanwil Jatim II sendiri oleh negara dibebani target penerimaan negara sebesar Rp38,85 Triliun. Dari jumlah tersebut 77,04% sudah mencapai target.

“Kami terus melakukan penindakan dan operasi, meski operasi telah berakhir hari ini. Hingga akhir 2017 kami otomatis dapat mencapai 100 persen target penerimaan negara,” pungkasnya.

Aqua Langgar Persaingan Sehat, Begini Kronologis Versi KPPU

Putusan ini diambil setelah melalui proses Pemeriksaan dan Musyawarah Majelis Komisi selama kurang lebih 148 hari kerja. Majelis Komisi menilai tindakan anti persaingan diduga terjadi pada tahun 2016 di wilayah jangkauan distribusi satu pemasaran PT Balina dalam pemasaran produk.

Adapun wilayah tersebut meliputi, Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, Cimanggis atau setidaknya wilayah lain yang termasuk jangkauan dari PT Balina.

Majelis Komisi menilai pasar bersangkutan dalam perkara adalah Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral di wilayah distribusi atau pemasaran PT Balina pada Tahun 2016. Bentuk tindakan anti persaingan yang terjadi adalah adanya degradasi kepada sub distributor karena menjual produk le mineral.

Majelis Komisi juga merekomendasikan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha distributor dan keagenan agar dalam melaksanakan bisnis atau aktivitasnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Perdagangan dan  prinsip persaingan usaha yang sehat.

Serta kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada Terlapor I dan Terlapor II dalam pelaksanaan peraturan kepegawaian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Atas pelanggaran ini, Majelis Komisi menghukum Aqua untuk membayar denda sebesar Rp13.845.450.000 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan distributornya membayar denda sebesar Rp6.294.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

Post Terkait