Proyek MRT Raih Rp25,1 Triliun, Ini Detailnya!

Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta terus dikebut. Apalagi DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui kebutuhan penambahan dana MRT fase I sebesar Rp2,56 triliun sebagai konsekuensi dari adanya variations order dan price adjustment.

Persetujuan ini juga diberikan untuk pendanaan fase II yang membutuhkan estimasi dana Rp22,5 triliun untuk membangun jalur dan tujuh stasiun bawah tanah sepanjang 8,3 km, termasuk satu stasiun dan depo at-grande di Kampung Bandan.

 Pembangunan MRT Jakarta fase II diestimasikan membutuhkan dana sekitar Rp22,5 triliun, dengan penambahan anggaran fase I Rp2,6 triliun, sehingga total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp25,1 triliun. Dana pinjaman ini akan dibagi dua dengan Pemerintah Pusat dalam bentuk hibah sebesar 49% (Rp12,3 triliun) dan pinjaman APBD DKI Jakarta sebesar 51% (Rp12,8 triliun).

Dengan disetujuinya anggaran tambahan fase I dan pendanaan fase II tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meminta rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Bappenas untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Kementerian Keuangan RI.

Langkah selanjutnya adalah melakukan engineering study, pengajuan penetapan trase oleh Gubernur, dan negosiasi pinjaman dengan JICA. PT MRT Jakarta menargetkan agar pada April 2018 penandatangannya L/A dapat dilakukan sehingga pada Desember 2018 penandatanganan kontrak fase II serta ground breaking fase II dapat dilakukan.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim mengatakan, dengan adanya penambahan dana untuk MRT fase I dan II, tentunya sebagai pelecut untuk tidak berhenti mengerjakan proyek MRT.

“Proses penting kemarin dengan DPRD serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait anggaran sebenarnya tentang cara pertanggung jawaban (anggaran), apakah angkanya sudah benar, apakah kontraktor berhak untuk dibayarkan. Gimana hitung-hitungannya. Nah, kami berkewajiban untuk menjelaskan hal tersebut,” kata Silvia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Menurutnya, perusahaan memiliki standard operational procedure (SOP) untuk memastikan pembayaran setiap variations order dan price adjustment sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. MRT Jakarta juga memiliki reviewer consultant yang secara independen melihat angka-angkanya kemarin (variations order dan price adjustment).

“Mereka melihat dasar-dasar kami melakukan perhitungan. Mereka juga melihat secara total nilai kewajarannya. Bahkan, mereka juga membandingkan dengan proyek MRT di negara lain, tentunya dengan indikator yang sama. Jadi, dilihat secara global juga proyek yang sejenis. Hasilnya, nilai pertambahan tersebut masih dalam batas yang wajar,” tegasnya.

Menurutnya, tambahan dana untuk proyek MRT fase I dan II ini termasuk murah karena memang sumber daya material dan manusianya lebih available di Indonesia.

“Kami sudah memprediksikan hal itu. Intinya, kemarin kami harus bisa meyakinkan bahwa SOP dan perangkat kami bisa menjaga proses pembayaran variations order dan price adjustment ini ke depannya,” tukasnya.

Post Terkait