Pengamat Minta Utang Pemerintah Tak Hanya Diukur dari PDB

Masalah utang pemerintah menjadi perdebatan sejumlah pihak. Pasalnya, hingga akhir Februari 2018, utang tersebut tercatat mencapai Rp 4.034 triliun.

Pengamat Ekonomi Institute fo Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan hal yang paling sederhana untuk mengukur risiko utang negara adalah membandingkan nominal utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan jika batasan maksimal utang adalah 60 persen terhadap PDB.

“Tanpa tafsiran yang macam-macam, kesimpulannya kalau utang pemerintah per Februari 2018 masih Rp 4.034 triliun maka sama dengan 29,2 persen dari PDB alias jauh di bawah ambang batas 60 persen,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Namun, dalam‎ perkembangan utang tampaknya harus dikaji kembali. Sebab, batasan utang terhadap PDB menjadi terlalu sederhana.

Bhima menyatakan fakta di Eropa ketika krisis utang periode 2013-2015 menjadi titik balik keraguan antara batas utang terhadap PDB.

Beberapa negara di Eropa yang memiliki rasio utang di atas 100 persen seperti Italia dan Belgia tidak masuk dalam program Bailout Troika Dana Moneter Internasional (IMF).

“Negara seperti Irlandia dan Spanyol tahun 2008 memiliki rasio utang 43 persen dan 39 persen masuk menjadi daftar pasien IMF yang harus ditolong. Bukan berarti rasio utang tak relevan, namun harus dilengkapi dengan indikator lain agar membaca utang tidak oversimplified atau terlalu menyederhanakan,” kata dia.

Post Terkait