Pemerintah Jokowi Hemat Devisa Rp14,8 Triliun dari Insentif Biodiesel

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mencatat pemerintah mampu menghemat devisa hingga Rp14,83 triliun per tahun dengan adanya skema insentif biodiesel.

Dana program insentif biodiesel tersebut berasal dari pungutan yang dikelola BPDP-KS. Pungutan tersebut berasal dari perusahaan yang melakukan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya. Dana itu di pergunakan kem bali oleh BPDP-KS un tuk pengembangan industri sawit termasuk di dalamnya biodiesel.

Direktur Utama BPDP-KS Dpno Boestomi mengatakan, dengan adanya skema insentif ini, pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan APBN senilai Rp21 triliun sejak 2015-2017 untuk program mandatori biodiesel.

”Pemerintah juga menghemat devisa hingga Rp14,83 triliun per tahun karena tidak perlu melakukan importasi bahan bakar jenis solar sebanyak tiga juta kilo liter,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dono mengatakan, penghematan dana tersebut di gunakan untuk memperluas berbagai macam program pemerin tah termasuk penanggulangan ke miskinan, pendidikan, dan kesehatan.

”Dalam skema insentif ini juga dapat menaikkan taraf hidup petani sawit, karena dengan peningkat an harga tan dan buah segar (TBS) yang mengikuti harga CPO (minyak sawit mentah), mengingat 41% lahan perkebunan dikelola petani swadaya,” tuturnya.

Tanpa insentif, kata Dono, penyaluran biodiesel sulit di lakukan oleh perusahaan karena har ga indeks pasar biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan harga indeks pasar bahan bakar jenis solar saat ini. Namun, skema pemberian insentif tersebut hanya bersifat sementara karena mengikuti pergerakkan harga indeks pasar.

Apa bila bahan bakar jenis solar naik dan menyamai harga indeks pasar biodiesel, maka insentif itu tidak diperlukan. ”Pemberian insentif juga bisa dialihkan jika terdapat alternatif untuk menyerap hasil produksi CPO, baik untuk pasar da lam negeri maupun ekspor,” ungkapnya.

Selain penghematan, skema insentif juga mampu mengurangi CO2 dan menjadi bagian dari komitmen COP 21 Paris untuk memenuhi target nasional pe ngurangan emisi sebesar 29% dan 41% pada 2030. Dono menjelaskan, saat ini ada 19 perusahaan produsen biodiesel yang menerima insentif karena telah memenuhi syarat dan kualitas untuk bisa menjadi penyalur biodiesel.

”Besarnya insentif diberikan tergantung jumlah biodiesel yang disalurkan. Semakin besar kapasitas produksi, semakin besar jum lah biodiesel yang dapat disalurkan,” katanya.

Dengan adanya program insentif biodiesel tersebut, juga berdampak langsung mendorong harga peningkatan harga Crude Palm Oil (CPO) dan harga TBS yang memberikan keuntungan bagi para petani dan dunia industri.

Post Terkait