Pelni Tanda Tangan Kontrak PSO Sebesar Rp1,8 Triliun

Kementerian Perhubungan dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menandatangani Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1,8 triliun.

Program yang lebih dikenal sebagai Public Service Obligation (PSO) penumpang PT Pelni tersebut diharapkan bisa memberikan layanan terbaik untuk kelas ekonomi. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dwi Budi Sutrisno mengatakan, dana PSO sebesar Rp1,8 triliun itu akan dialokasikan untuk 26 unit kapal dengan total 266 perjalanan.

“Harapannya, dengan adanya PSO ini, masyarakat pengguna transportasi laut kelas ekonomi dapat menikmati pelayanan yang baik dengan harga terjangkau,” ujarnya di Jakarta.

Penandatanganan kontrak PSO tahun 2018 itu dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo dan Direktur Utama PT Pelni Insan Purwarisya L Tobing. Bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses transportasi ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah terpencil dan terluar.

Terlebih lagi, mengingat kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga transportasi laut menjadi kebutuhan pokok dan urat nadi konektivitas nusantara.

“Adanya subsidi dan tarif angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau, tidak berarti pelayanan prima dan faktor ke selamatan pelayaran di kesampingkan. Pelayanan dan keselamatan pelayaran harus tetap menjadi prioritas utama,“ kata Dwi.

Post Terkait