Pelayanan Buruk! Subsidi Transjakarta Dipangkas Rp2,7 Miliar

Pelayanan buruk berimbas pada subsidi yang diberikan ke PT Transportasi Jakarta. BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut terkena sanksi pemotongan sebesar Rp2,7 miliar.

Pemotongan subsidi itu dilakukan sejak Januari hingga Juli 2017. Pemotongan ini akibat bus Transjakarta yang menjadi andalan transportasi massal Kota Jakarta belum bisa memenuhi standar pelayanan maksimal (SPM). Kepala Bidang Angkutan Darat dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Aerofi mengatakan, sebagai regulator instansinya terus mengawasi operasional bus Transjakarta. Setiap triwulan, PT Transportasi Jakarta terkena penalti berupa pemotongan subsidi sebesar Rp1,5 miliar karena melanggar SPM.

Pelanggaran itu seperti melebihi headway yang maksimalnya tujuh menit, sistem informasi dalam halte yang tidak sesuai, air conditioner (AC) kurang dingin, halte minim pencahayaan, dan kekurangan lainnya. Artinya, saat perluasan pelarangan sepeda motor hingga Bundaran Senayan diberlakukan September, operasional Transjakarta pastinya akan diawasi lebih ketat. Apalagi, sterilisasi jalur Transjakarta koridor I (Blok M-Kota) dikhususkan agar pengendara sepeda motor bisa beralih ke angkutan umum.

“Jadi, kita benar-benar concern menyiapkan fasilitas pengganti ketika larangan sepeda motor diberlakukan. Kalau bus lama dan ketidaknyamanan lainnya dirasakan, pengguna bus diharapkan segera melapor ke bagian pengaduan Dinas Perhubungan,” ujar Masdes di Jakarta. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko mengakui, operasional bus Transjakarta masih banyak melakukan pelanggaran SPM yang berakibat terkena sanksi pemotongan subsidi. Apabila saat laporan akhir tahun ternyata subsidi yang diajukan sebesar Rp2,8 triliun tidak terserap, pihaknya akan memotong setengahnya dari total subsidi yang diajukan.

Dengan begitu, pelayanan transportasi harus semakin meningkat dan mampu mengangkut pengguna kendaraan pribadi ketika kebijakan larangan sepeda motor melintas diberlakukan. “Kita concern dalam meningkatkan layanan transportasi umum, khususnya bus Transjakarta beserta feeder hingga ke permukiman. Saat uji coba nanti, kami harap bus cadangan yang ada sekira 10% dari total 1.400 bus ditempatkan menjadi feeder guna melayani perjalanan pengendara sepeda motor dari awal perjalanan,” kata Sigit.

Dia meminta pihak kepolisian agar menjaga jalur bus khusus koridor I dari kendaraan pribadi. Dia juga tidak ingin ada diskresi-diskresi yang selama ini menjadi alasan polisi membiarkan kendaraan pribadi melintas di busway. Sebab, ketika jalur lambat sudah tidak diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, roda empat bisa leluasa menggunakan jalur lambat. “Jalur yang mix dengan kendaraan pribadi akibat tidak ada separator akan kami pasang kembali,” ucapnya.

Direktur Institut Studi Transportasi (Instrans) Dharmaningtyas meminta Dishub DKI lebih tegas lagi menindak PT Transportasi Jakarta ketika melanggar SPM, sehingga ada peningkatan pelayanan dan warga benar-benar merasakan kenyamanan dalam bertransportasi massal. Sejak menjadi BUMD, PT Transportasi Jakarta belum dapat menunjukkan peningkatan pelayanan. Bahkan, direksi yang baru dan berasal dari perusahaan swasta bidang transportasi belum memperlihatkan perbaikan manajemen. Misalnya, saat jam sibuk di koridor I yang sepatutnya sudah mencapai headway 1-2 menit, waktu yang diperlukan dinilai masih terlalu lama.

“Manajemen masih bermasalah. Coba sekali-kali ke halte bus Transjakarta yang berada antara Pasar Rumput-Dukuh Atas, ada pemberhentian bus di sana. Itu kan enggak boleh,” ujarnya. Terkait sterilisasi busway, itu merupakan keharusan. Menurutnya, sterilisasi yang sejak dahulu dilakukan dan dibantu penertiban oleh pihak kepolisian, jalur bus masih saja dilintasi kendaraan pribadi.

Post Terkait