Pakai Sistem Patungan, Pensiunan PNS di Australia Tak Bebani Negara

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji skema dana pensiunan bagi aparatur sipil negara (ASN) agar tidak lagi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Selama ini, dana pensiunan bagi para abdi negara membebani APBN lantaran masih banyak PNS yang belum bisa memenuhi kebutuhan biaya masa pensiunnya, meskipun dalam masa kerja sudah membayarkan iuran yang berasal dari gaji pokok.

Pemerintah akan mengkaji skema fully funded untuk menggantikan skema pay as you go yang saat ini diterapkan. Skema fully funded dianggap tidak lagi membebani APBN karena dana pensiun tetap dilakukan pembayaran iuran oleh PNS dan pemerintah.

Kalau pada skema pay as you go, yang melakukan iuran hanya PNS saja, keterlibatan pemerintah baru dilakukan pada saat tabungan dana pensiun tersebut tidak mencukupi pada masa saat purna tugas.

Fully funded merupakan skema yang tidak asing, lantaran negara-negara maju sudah ada yang menerapkan. Negara mana saja?

Direktur Perencanaan & Teknologi Informasi PT Taspen (Persero) Faisal Rachman mengatakan, negara-negara maju sudah menerapkan pengelolaan dana pensiun dengan fully funded.

“Misalnya negara-negara maju kaya di eropa dia sudah tidak ada beban APBN lagi, kaya Jerman, Australia, Australia itukan dibiayai langsung oleh dana fully funded tadi,” kata Faisal saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Meski banyak negara maju yang telah menerapkan pengelolaan dana pensiun dengan fully funded, masih banyak negara-negara maju yang menggunakan skema pay as you go, seperti Korea Selatan.

“Negara-negara maju seperti Korea Selatan, dia masih menganut pay as you go, karena ketika kita tanya kapan fully funded ini bisa dibiayain langsung, mereka sendiri tidak bisa janjikan kapan,” ungkap dia.

Dia melanjutkan, baik skema pay as you go maupun fully funded, dana pensiun akan dikelola dengan ditempatkan kepada instrumen-instrumen keuangan yang telah ditetapkan oleh aturan pemerintah.

“Kalau dalam PMK, itu dengan obligasi, obligasi negara, SUN, korporasi, kemudian deposito, kemudian di saham. Ya masuk kepada instrumen tertentu, yang instrumen ekstrem dia tidak diperkenankan, misalnya repo atau apa itu tidak boleh,” tukas

Post Terkait