Nekat Juga, Investasi Bodong Masih Berani Cari Korban Baru

Dari awal tahun hingga saat ini Satgas Waspada Investasi telah menemukan 62 emiten yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin alias bodong. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun secara tegas tak menganggap dan memberhentikan mereka.

Namun ternyata masih ada yang beroperasi dan masih aktif menawarkan produk investasinya, seperti PT Dunia Coin Digital. Padahal entitas ini masuk dalam daftar 14 entitas investasi bodong terbaru yang dikeluarkan Satgas Waspada Investasi bulan ini.

Ada pihak Dunia Coin Digital masih terlihat aktif melakukan penawaran di media sosial. Bahkan tersebar broadcast bahwa daftar hitam yang dikeluarkan OJK hanya masalah administrasi yang mudah diselesaikan.

Selain itu ada pula PT Carklub Pratama Indonesia yang juga masih beroperasi. Meskipun entitas ini sudah masuk dalam daftar hitam investasi bodong OJK sejak Juli 2017. Beredar video sang owner tersebar melalui media sosial yang menegaskan bahwa entitas investasi kepemilikan mobil ini masih beroperasi dan tengah dalam proses pembuatan perizinan.

Mengetahui hal itu, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengaku akan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diusut.

“Iya, kita akan menyampaikan informasi kepada Kepolisian mengenai itu. Nanti dilihat dulu alat bukti yang terkait dengan itu. Nantinya kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum. Ya tentunya Kepolisian bisa melakukan proses tindakan hukum,” tegasnya saat dihubungi detikFinance, Kamis (26/10/2017).

Tongam mengatakan, Satgas Waspada Investasi merupakan forum koordinasi untuk mencari informasi investasi ilegal guna melindungi konsumen. Oleh karena itu pihaknya akan menyerahkan urusan entitas investasi bodong yang masih bandel tersebut kepada Kepolisian.

“ini forum koordinasi yang berisikan 7 kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian. Kita koordinasi dengan kepolisisan untuk menyampaikan informasi itu,” tegasnya.

Dia pun menegaskan kembali, bahwa seluruh entitas yang masuk dalam daftar tersebut ilegal lantaran tak memiliki izin. Imbal hasil yang ditawarkan juga terlampau tinggi dan tidak masuk akal.

“Kegiatan usahanya dihentikan karena dia tidak ada izin, kalau ada izin kita minta otoritas untuk menutupnya. Tapi ini kan enggak ada izin, kalau enggak ada izin apanya yang ditutup. Jadi kegiatannya dihentikan oleh satgas melalui proses verifikasi,” tukasnya.

Post Terkait