Naik Rp45,81 Triliun, Utang Indonesia Capai Rp3.825,79 Triliun di Agustus

Pemerintah masih perlu menambah utang untuk melakukan pembiayaan. Hal ini sejakan dengan target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor.

Utang Pemerintah Pusat sampai dengan akhir bulan Agustus 2017 mencapai Rp3.825,79 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.087,95 triliun (80,7%) dan pinjaman sebesar Rp737,85 triliun (19,3%).

 Penambahan utang neto selama bulan Agustus 2017 adalah sebesar Rp45,81 triliun yang berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp42,95 triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebesar Rp2,87 triliun. Demikian seperti dikutip dalam keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (21/9/2017).

Penambahan utang neto untuk pembiayaan APBN tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 adalah sebesar Rp310,33 triliun yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp307,34 triliun dan penarikan pinjaman sebesar Rp3 triliun. Tambahan pembiayaan utang tersebut memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.

Utang tersebut didominasi oleh utang dalam mata uang Rupiah (59%). Sementara itu utang dalam mata uang asing, terdiri dari dolar AS 29%, Yen Jepang 7%, Euro 4%, special Drawing Right 1%, dan beberapa valuta asing lainnya 1%.

Berdasarkan kreditunya, utang pemerintah pusat didominasi oleh investor SBN 80%, kemudian pinjaman dari Bank Dunia 6%, Jepang 5%, ADB 3% dan lembaga lainnya 6%.

Indikator risiko utang pada bulan Agustus 2017 masih terkendali, dengan rasio variable rate berada pada level 10,9% dan refixing rate pada level 19%. Porsi utang dalam mata uang asing berada pada level 41,2%, sedangkan average time to maturity (ATM) berada pada level 8,8 tahun.

Di sisi lain, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 38,9% menjadi Rp39,2% dari total outstanding utang.

Dalam pengelolaan risiko utang, pemerintah senantiasa melakukannya dengan hati-hati dan terukur. Termasuk juga menjaga risiki pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar dalam posisi yang terkendali.

Post Terkait