Minim Anggaran Pembinaan BUMN Dipertanyakan DPR

Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar Dzulkarnain Syaichu mempertanyakan minimnya alokasi anggaran Program Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pagu indikatif Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2018, yang hanya Rp 60,86 miliar.

Ia dapat memahami Inpres terkait efisiensi, dimana Kementerian BUMN mendapatkan efisiensi cukup besar Rp 45 M di anggaran yang tidak sampai Rp 250 miliar. Dengan anggaran yang kecil ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk permbinaan BUMN yang lebih baik.

Karena ini berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi sumbangan yang lebih besar kepada keuangan negara, Iskandar meminta BUMN betul-betul menjalankan tugas, terutama terhadap pemasukan keuangan negara.

“Saya tanya kenapa porsi anggaran program pembinaan BUMN sangat kecil,” tanya Iskandar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili Menteri BUMN saat rapat kerja dengan Komisi VI membahas RKA-K/L dan RKP TA 2018 dan RAPBN-P 2017, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menurut Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini, pagu anggaran TA 2018 program pembinaan BUMN yang diperuntukan untuk meningkatkan kinerja BUMN dan daya saing dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara, mendapat porsi yang sangat kecil.

Iskandar melihat porsi pembinaan BUMN hanya 25 persen dari anggaran kementerian, bahkan masing-masing deputi hanya mendapat alokasi 2 persen dari anggaran kementerian. Hanya infrastuktur bisnis yang mendapatkan 11 persen.

Mengalirnya investasi langsung itu akan memengaruhi pasar properti untuk ikut tumbuh.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, jika dilihat dari sisi permintaan, baik apartemen maupun rumah tapak akan sama-sama mengalami peningkatan.

Namun, permintaan agaknya akan didominasi hunian bersubsidi.

’’Sebab, rumah subsidi itu lebih berkaitan dengan kebutuhan,” ujarnya.

Sementara itu, hunian nonsubsidi juga tetap diminati, tetapi bergantung daya beli masyarakat.

Daya beli yang menurun bisa mengubah minat dan permintaan pembeli, dari rumah nonsubsidi untuk kelas menengah menjadi rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk rumah menengah ke atas, berubahnya minat membeli lebih disebabkan investasi yang berubah.

Misalnya, orang kaya yang ingin membeli properti untuk portofolio investasi bisa mengubah minat investasinya ke sektor riil.

’’Mungkin mereka mengalokasikan uangnya ke perusahaan yang dia punya, atau mengembangkan pabrik. Jadi, investasinya lebih ditujukan untuk memperkuat bisnis sendiri,” ujarnya.

Lantas, bagaimana dengan indikator yang berasal dari penopang sektor properti? Pertumbuhan penjualan bahan baku bangunan bisa menjadi refleksi.

Penjualan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) di Jawa Timur mampu mencapai angka delapan persen.

Sementara itu, Semen Gresik berhasil membidik angka 5,4 persen untuk kenaikan penjualan semen di Jawa Timur.

’’Jawa Timur merupakan provinsi yang daya serap semennya paling tinggi, bahkan pertumbuhannya menyokong daerah sekitar,” ujar Direktur Utama PT Semen Gresik Sunardi Prionomurti.

Dari keseluruhan penjualan Semen Gresik jenis curah, Sunardi menyebut sepuluh persennya dialokasikan untuk kebutuhan properti.

’’Di Jawa Timur, jenis curah tumbuh di kisaran 21,5 persen. Penyerapannya sampai 4,28 juta ton di semester satu,” imbuh Sunardi.

Meski begitu, dia tak mengelak bahwa pertumbuhan penjualan Semen Indonesia secara nasional masih minus 1,3 persen.

Sementara itu, dari sisi harga tak terjadi kenaikan harga semen pada 2017. Hal tersebut seirama dengan pernyataan Direktur PT Kepuh Kencana Arum Henry Setiawan.

Dia menyebutkan bahwa harga bahan bangunan seperti baja beton masih stabil, bahkan cenderung lebih murah.

’’Harga bahan bangunan tidak jadi salah satu faktor yang mengakibatkan harga properti naik. Stagnasi yang dialami sektor properti menurut saya disebabkan karena ekonomi global yang belum begitu pulih. Sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin turun, terutama di sektor properti,” tambahnya.

Senior Director Ciputra Surya Sutoto Yakobus menilai, tren properti sejatinya memiliki siklus 6–7 tahunan.

Tren properti akan kembali mencapai puncaknya pada 2019–2020.

”Akhir-akhir ini beberapa pengembang merasakan bahwa properti sedang stagnan. Tapi, kalau saya lihat dari siklusnya, yang terburuk sudah berlalu. Sekarang perlahan mulai naik, hanya saja belum mencapai puncaknya,” tambahnya.

Lalu, mengapa harga properti tetap naik setiap tahun meski pertumbuhan stagnan?

Sutoto menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab meningkatnya harga properti adalah infrastruktur, terutama akses atau jalan.

’’Semakin baik infrastruktur di sebuah daerah, nilai properti tersebut bisa semakin melonjak,” ujarnya.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu solusi yang wajib dipenuhi pemerintah agar harga properti tidak mengalami ketimpangan.

’’Jika pengembangan jalan atau akses sudah terpenuhi, harga properti bisa lebih terkontrol. Kalau banyak jalan baru, akhirnya tanah kosong yang sebelumnya memiliki akses yang sulit jadi bisa dikembangkan. Dengan begitu, harga properti bisa lebih terkontrol,” jelas Sutoto.

Post Terkait