Luhut: Di Negara Maju, Antara Perdagangan dan Ibu Kota Itu Pisah

Rencana pemindahan ibu kota masih dalam kajian awal. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menegaskan, kajian awal yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ya sudah mempersiapkan kalau nanti sudah bagus, waktunya bagus kita sudah punya polanya semua, jadi tidak buang waktu lagi,” kata Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Wacana pemindahan ibu kota negara yang baru mencuat di pertengahan tahun kepemimpinan Presiden Jokowi juga bukan merupakan sebagai alat politik untuk memuluskan di periode selanjutnya.
Kajian awal yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas akan rampung pada akhir 2017, dan pada 2018 pemerintah akan melakukan pendalaman kajian yang melibatkan banyak instansi.

Dia menyebutkan, pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa juga pernah dilakukan oleh beberapa negara maju. Apalagi, kajiannya telah ada sejak Presiden Soekarno masih menjabat.

“Itu kan sudah lama sejak jaman Pak Karno, ya di mana-mana negara maju, ibu kota itu antara perdagangan (bisnis) dan ibu kota (pusat pemerintahan) itu pisah,” ungkap dia.

“Ah enggak juga, jangan bicara politik sajalah,” ungkap dia.

Post Terkait