Kemenperin: Tanpa Insentif, Swasta Enggan Kembangkan Mobil Listrik

Dipicu surat Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni lalu, wacana pengembangan mobil listrik di dalam negeri kembali mencuat.

Merespons surat Jonan, Jokowi mengeluarkan instruksi tertulis agar semua kementerian dan lembaga terkait mendukung pengembangan mobil listrik.

Kementerian Perindustrian mengaku telah membuat road map dan menyiapkan insentif untuk low carbon emission vehicle (LCEV). Mobil listrik termasuk LCEV bersama mobil berbahan bakar gas dan mobil berteknologi rendah emisi lainnya.

Insentif diperlukan agar para pelaku industri otomotif tertarik untuk memproduksi mobil listrik di Indonesia.

“Masalahnya, perpajakan kendaraan bermotor kita sekarang ini tidak kondusif untuk mobil listrik. Tanpa insentif, enggak ada yang mau,” kata Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan, kepada detikFinance, Sabtu (22/7/2017).

Kemenperin telah meminta masukan dari para pelaku industri otomotif dan berbicara dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) untuk mencari insentif yang pas bagi LCEV.

Berdasarkan masukan dari para pelaku industri, Kemenperin bersama Kemenkeu tengah menyusun insentif pajak bagi kendaraan rendah emisi. Semakin rendah emisinya, makin kecil pajaknya.

Sekarang pajak kendaraan ditentukan berdasarkan cc (kapasitas mesin) dan klasifikasi kendaraan (untuk penumpang, niaga, dan lain-lain). “Kami sedang melakukan berupaya merevisi struktur pajak kendaraan bermotor yang sekarang berdasarkan cc dan jenisnya,” tukas dia.

Mobil listrik yang tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan tidak menghasilkan asap karbon dioksida akan mendapat insentif paling tinggi. Dengan adanya insentif ini, Putu berharap investor mau masuk dan memproduksi mobil listrik di dalam negeri.

Post Terkait