Kelangkaan Garam di Sumbar Picu Inflasi

Angka inflasi Sumbar cenderung kecil. Tercatat hingga akhir Agustus lalu, jika dilihat dari year on year (Agustus 2016-Agustus 2017), mengalami inflasi sebesar 2,95 persen.

Jika sebelumnya cabai yang menyumbang inflasi, kini berubah ke komoditas garam. Di Kota Padang dan Bukittinggi saja, garam menyumbang inflasi masing-masing 0,02 persen dan 0,04 persen.

“Penyebab garam ikut menyumbang inflasi karena pasokan garam di Bukittinggi tidak memadai untuk kebutuhan di kota tersebut. Dampaknya, terjadi kenaikan harga,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Sukardi, kemarin (5/9).

Dari data BPS Sumbar tergambar, pada Agustus 2017 inflasi di Kota Bukittinggi 0,28 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 125,88 persen pada Juli 2017 menjadi 126,23 pada Agustus 2017.

Sedangkan Kota Padang, jika dilihat dari year on year (Agustus 2016-Agustus 2017), juga mengalami inflasi sebesar 2,95 persen.

Sukardi mengatakan garam yang turut menjadi komoditas penyumbang inflasi, kemungkinan erat kaitan dengan naiknya harga garam di Indonesia. Akibatnya turut mempengaruhi kebutuhan garam di kota Bukittinggi.

“Namun seandainya pasokan cukup, maka harga kemungkinan bisa distabilkan, sehingga tidak ikut memicu inflasi. Contohnya di Kota Padang, pasokan garam dinilai cukup sehingga kondisi kebutuhan garam pun masih terlihat kondusif,” kata Sukardi.

Terpisah, salah satu distributor garam di Padang, Lukmanul Hakim mengatakan, persediaan garam di gudangnya berkisar di atas 100 ton. Jumlah stok itu menurutnya hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sepekan. Sebab, sebelum adanya kelangkaan garam di Indonesia, pihaknya bisa menyimpan stok garam seberat 1.000 hingga 9.000 ton.

“Kondisi seperti ini membuat kondisi stok garam menipis. Tapi gimana lagi, ini adalah dampak kelangkaan garam di Indonesia yang tentunya berimbas ke daerah,” terangnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Koordinasi/Ahli Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar, Endy Dwi Tjahjono menjelaskan, tekanan inflasi ke depan diperkirakan cukup rendah. Sumbernya diperkirakan masih berasal dari kelompok bahan pangan bergejolak, khususnya cabai merah. Ini seiring terbatasnya hasil panen dari sentra produksi yang berisiko terganggu cuaca.

Prakiraan cuaca BMKG menunjukkan curah hujan pada September 2017 cenderung tinggi di sepanjang wilayah barat Sumbar dengan sifat hujan pada tingkat normal hingga di atas normal.

“Prakiraan cuaca tersebut akan menimbulkan risiko, khususnya komoditas pangan yaitu terganggunya proses penjemuran gabah sehingga berpotensi terganggunya pasokan beras. Terganggunya panen cabai merah akibat kebusukan dan hama serta kegiatan nelayan dalam menangkap ikan di laut,” ucapnya.

Sementara itu, curah hujan di wilayah Jawa diprakirakan berada pada tingkat rendah namun dengan sifat berkisar normal hingga di atas normal. Dengan demikian, kondisi cuaca di Jawa diperkirakan tidak akan menimbulkan risiko tinggi terhadap panen produksi hasil pertanian.

Pada kelompok barang yang diatur pemerintah, tekanan inflasi diperkirakan rendah. Hal itu kemungkinan berasal dari penyesuaian harga bahan bakar, khusus mengikuti tren harga minyak dunia.“Pada kelompok inti, tekanan inflasi diperkirakan rendah dan masih bersumber dari harga emas perhiasan seiring tren kenaikan harga emas dunia,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar , Endy Dwi Tjahjono mengatakan TPID Sumbar akan mengoptimalkan penggunaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dalam memantau harga harian.

“Melalui PIHPS, TPID Sumbar akan memperoleh informasi secara cepat dan akurat ketika ada indikasi kenaikan harga. Sehingga langkah pengendalian inflasi dapat segera dilakukan,” ujarnya dalam siaran persnya yang diterima Padang Ekspres, kemarin.

Post Terkait