Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Kajian Pindah Ibu Kota

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, memastikan isu perombakan alias reshuffle jilid 3 tidak akan mengganggu kajian pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Hal tersebut diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis malam (13/7/2017).

“Kajiannya tetap jalan lah wong studi kok. Itu kan diperlukan oleh pengambil keputusan nantinya,” kata Bambang.

Bambang memastikan, Kementerian PPN/Bappenas telah melayangkan surat permohonan untuk usulan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) tahun anggaran 2017, Bappenas mengusulkan tambahan anggaran Rp 26 miliar, sebesar Rp 7 miliar untuk kajian cepat pemindahan ibu kota negara.

“Kami sudah kirim surat (ke Kemenkeu), nanti saja kita lihat. Pokoknya kajian tetap jalan, akan lebih baik jika ada tambahan anggaran,” kata Bambang.

Bambang optimistis, usulan tambahan anggaran Rp 26 triliun disetujui. Meskipun ada perombakan di Kementerian Keuangan.

“Ya enggak masalah, itu kan presiden yang minta harus ada kajian yang komprehensif dan menugaskan ke Bappenas,” tukas dia.

Asal tahu saja, usulan tambahan anggaran Bappenas sebesar Rp 26 miliar jika dirinci, terdiri untuk kajian cepat rencana pemindahan ibu kota negara sebesar Rp 7 miliar, implementasi PP Nomor 17 Tahun 2017 seperti penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) Rp 7 miliar.

Lalu, dukungan fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional sebesar Rp 5 miliar, dan yang terakhir untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional sebesar Rp 7 miliar.

Dana Rp 7 miliar ini juga untuk melakukan kajian awal yang melingkupi kajian seperti survei lokasi, penentuan lokasi hingga kajian pemindahan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan melakukan kajian terkait dengan ketersediaan air, pengendalian banjir, hingga konteks kebencanaan.

Post Terkait