Industri Shipyard Indonesia Bisa Bangkit Kembali, Asal…

Kelesuan ekonomi global punya andil mempengaruhi industri galangan kapal dan konstruksi minyak dan gas di seluruh dunia, termasuk Batam, Kepri.

China, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia tengah merana.

“Contohnya Hyundai Heavy Industries asal Korea Selatan terpaksa menutup galangan kapalnya yang ada di Gunsan,” papar Direktur Small Medium Enterprise, Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Batam, Irfan Widyasa kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (19/7).

Kemudian, perusahaan layanan lepas pantai yang bermarkas di Singapura, Vallianz juga menutup layanan perbaikan dan pemeliharaan kapalnya.

“Sehingga Vallianz berencana menggabungkan operasi galangannya yang ada di Batam, Indonesia,” jelasnya.

Meskipun tengah didera keterpurukan, galangan kapal di Batam masih punya peluang untuk bangkit kembali.

Irfan menjelaskan ada lima sinyal positif yang mampu menolong shipyard di Batam untuk bisa berkibar lagi.

Pertama, mulai stabilnya harga minyak mentah di kisaran 45-50 dolar Amerika, kemudian membaiknya harga batubara pada tahun ini pada angka 75 dolar Amerika.

Lalu pemerintah mau melonggarkan ekspor mineral mentah. Selanjutnya upaya BP Batam yang ingin membentuk klaster industri galangan kapal.

Dan terakhir peluang yang datang dari jasa perbaikan dan peremajaan kapal-kapal tua yang jumlahnya cukup banyak. Apalagi kapal-kapal yang dibuat di Batam akan kembali ke Batam untuk melakukan perbaikan.

Terpuruknya shipyard di Batam mendapat perhatian dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI, Bambang Haryo Soekartono yang juga pernah menjadi Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal Indonesia (Iperindo) Jawa Timur.

Dia menuturkan bukan hanya Batam, tapi shipyard di Indonesia sangat terpengaruh kelesuan ekonomi global.

Belum lagi kebijakan eks Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan yang menutup 1.400 perusahaan pelayaran dari 2.800 perusahaan yang ada pada tahun lalu.

“Industri galangan kapal sangat terpengaruh dari pelayaran karena pelayaran lah yang memarketkannya dan mereka juga pesan kapal dari shipyard,” tambahnya lagi.

Akibat dari menurunnya daya beli masyarakat saat ini, banyak perusahaan pelayaran yang tidak jalan. “Daya beli menurun, maka permintaan logistik menurun. Berpengaruh terhadap pengangkutan logistik,” jelasnya.

Memang penutupan ribuan perusahaan pelayaran mampu menimbulkan dampak yang cukup kuat pada shipyard, khususnya di Batam.

“50 persen galangan kapal yang ada di Indonesia ada di Batam, yakni 104 dari 250 perusahaan,” tambahnya.

Pemerintah katanya harus memperhatikan hal ini, jangan sampai isu ini menjadi fatal di kemudian hari.

“Kita ambil contoh di Malaysia. Pemerintahnya memberikan bunga bank rendah, besarnya sepertiga dari bunga komersil sebagai insentif untuk shipyard di sana,” ungkapnya.

Atau pemerintah bisa membebaskan sejumlah pajak.”Jangan malah dibebanin lagi dengan hal-hal lain seperti kenaikan gaji,” tambahnya.

Dia juga menyoroti tarif jasa pelabuhan BP Batam yang dianggap mahal. Saat ini, polemik mengenai tarif tersebut telah dibawa ke tataran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian karena tidak adanya kesepakatan antara pengusaha pelayaran dan BP Batam.

“Ongkos biaya kepelabuhanan harus murah supaya pelayaran bisa hidup. Apalagi BP Batam diberikan subsidi dari anggaran APBN,” katanya.

Terpuruknya shipyard juga bisa dilihat dari data ekspor kapal yang dihimpun BPS Kepri pada awal tahun 2017.

Pertumbuhan kapalnya menunjukkan tren fluktuatif. Pada Januari ekspor kapal menyentuh angka 0,5 juta dolar Amerika. Kemudian di bulan Februari naik menjadi 5,4 juta Dolar Amerika.

Maret kembali naik jadi 29,08 juta dolar Amerika. Begitu juga dengan APril, naik menjadi 45,39 juta dolar Amerika. Namun pada bulan Mei, ekspor kapal terjun bebas hingga angka 15,02 juta dolar Amerika.

“Kami melihat polanya tidak sistematis. Sehingga kami menilai tren ini menunjukkan sektor ini seperti tidak terurus,” kata Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar.

Kondisi seperti ini seharusnya tidak terjadi. Shipyard merupakan satu dari empat komoditi ekspor unggulan Kepri terutama Batam.”Namun stakeholder terutama dari pemerintah tampaknya tak serius menjaga kontinuitas kualitas sektor ini,” bebernya.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa perhatian khusus lewat insentif supaya sektor ini tetap naik meskipun tidak tinggi kenaikannya.”Saat ini kebijakan pemerintah tak mendukung sektor galangan kapal dilihat dari kebijakan meaikkan UMS pada industri tersebut,” imbuhnya.

Sebagai pihak yang mengumpulkan data terkait ekonomi Kepri, Panusunan enggan berbicara banyak mengenai kenaikan UMS. BPS katanya hanya mencoba perlihatkan kondisi Kepri secara faktual kepada para pimpinan daerah agar bisa mengambil kebijakan yang tepat.

“Ketika berdasarkan data, hasil ekspor kapal turun drastis, harusnya pro aktif mengidentifikasi masalah dan menemukan jalan keluar,” tuturnya.

“Jika ada tren terjun bebas, maka pasti ada masalah. Harusnya ada komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan buruh. Pengambil kebijakan tak boleh diam, harus pro aktif,” imbuhnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah harus membentuk forum-forum khusus untuk menemukan kebijakan atau formula tepat bagi pertumbuhan industripengolahan khususnya shipyard dan galangan kapal.

“90 persen pertumbuhan ekonomi Kepri masih bergantung kepada industripengolahan,” jelasnya.

Jika sektor pengolahan sakit maka akan berimbas pada sektor lainnya dan itu efeknya sangat dalam untuk ekonomi Kepri.”Ada korelasi yang cukup dalam,” cetusnya.

Post Terkait