Gubernur BI Bicara Soal Dunia Pasca Krisis dan Kekuatan Ekonomi RI

Dalam acara 11th International Conference, Bulletin of Monetary Economics and Banking 2017 pagi ini, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menjelaskan kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu sejak krisis keuangan global 2008.

Meskipun semua negara berjuang untuk sepenuhnya pulih dari krisis, pertumbuhan ekonomi global tetap lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan 4,8% pada 2004-2007.

Di tengah ekonomi global yang tidak menguntungkan ini, otoritas kebijakan ekonomi Indonesia berhasil menjaga stabilitas makro ekonomi dan keuangan. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,01% pada kuartal kedua 2017 dan inflasi terjaga pada posisi yang rendah.

Hal ini yang kemudian membuat BI mengambil keputusan untuk memangkas suku bunga acuan, pasca ditahan pada level 4,75% sejak akhir tahun lalu.

“Inflasi yang lebih rendah dan stabil juga dapat memberikan ruang untuk tingkat suku bunga yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan biaya yang lebih murah. Biaya modal untuk bisnis konsisten dengan pandangan ini, Dewan Gubernur BI dalam pertemuan terakhirnya pada tanggal 22 Agustus 2017 menurunkan BI 7-Day Reverse Repo sebesar 25 basis poin (bps) dari 4,75% menjadi 4,50%, sementara juga menurunkan Suku bunga Deposito dan Pinjam masing-masing 25 bps menjadi 3,75% dan 5,25%,” papar Agus dalam pidatonya di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Dengan penurunan suku bunga acuan, diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional menjadi lebih tinggi. Sehingga bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Di samping kebijakan moneter, Agus mengharapkan sumber pertumbuhan ekonomi lainnya juga bisa bergerak lebih cepat. Khususnya komponen belanja pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Sumber stimulus lain untuk pertumbuhan adalah pengeluaran pemerintah, baik melalui investasi infrastruktur dan subsidi non energi yang ditargetkan,” ucapnya.

Hal ini mengharuskan pemerintah terus meningkatkan kualitas dan penyerapan anggaran, dengan mempercepat dan mengoptimalkan investasi infrastruktur dan pengeluaran subsidi non-energi.

“Upaya ini perlu didukung oleh reformasi pendapatan untuk mengoptimalkan rasio pajak dan memastikan keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah,” tutupnya.

Post Terkait