Gantikan Sri Mulyani, Darmin Dicecar DPR Soal Utang Rp 3.667 T

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan angka utang pemerintah Indonesia yang sudah mencapai ribuan triliunan.

Hal tersebut salah satunya dilontarkan Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Refrizal saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah terkait asumsi makro RAPBN-P 2017, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Dia menyebutkan, utang Indonesia sudah sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia per Mei 2017 berjumlah 3.672,33 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 4,92 triliun dibandingkan dengan posisi per April tahun ini yang sebesar Rp 3.667,41 triliun.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang pada posisinya sebagai Menteri Keuangan memastikan, jumlah utang pemerintah Indonesia masih terbilang rendah jika dilihat terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Dilihat dari ukuran yang umum dipakai rasio utang dari PDB kita itu rendah, tidak paling rendah tentunya. Sebetulnya apa yang dilakukan, barangkali tema yang lebih besar terkait ini apakah kita memilih menganut rasio terhadap PDB yang tidak boleh naik, tapi bangun infrastruktur sedikit atau minim. pilihannya itu, enggak bangun banyak-banyak infrastruktur. itulah yang paling tertinggal di kita, kalau enggak bangun kita enggak akan pernah bisa mendekati mereka. Terlalu jauh sudah kita tertinggal dalam infrastruktur,” kata Darmin.

Darmin menyebutkan, pembiayaan pembangunan infrastruktur juga bisa dengan sekuritisasi proyek-proyek yang telah dibangun oleh para perusahaan BUMN. Selain itu, kata Darmin, melalui Kementerian PPN/Bappenas dengan program PINA.

“Bappenas sedang mencoba mendorong PINA, itu melibatkan lebih banyak swasta di infrastruktur, ada ruang perbaikan walaupun perlu perubahan paradigma. Kita punya misalnya Soekarno Hatta, ada skema swasta masuk tetap milik kita 100%, berikan uang, tapi alangkah susahnya menyakinkan,” jelas dia.

Oleh karena itu, Darmin meminta bahwa persoalan utang pemerintah jangan terus dipersoalkan. Sebab, terhadap PDB masih dianggap rendah.

“Jangan terlalu dianggap ini terus menerus seperti ini. Kita bisa mempengaruhi keterlibatan dana swasta dalam pembangunan infrastruktur. Walaupun tidak otomatis dengan cepat,” tutup dia.

Post Terkait