ECONOMIC VIEWS: RI Bukan Negara Miskin hingga Gunung Utang Bertambah Rp17 Triliun

Persoalan PT Freeport Indonesia (PTFI) belum menuai titik terang. Masalah antara perusahaan tambang dan Indonesia masih terus bergulir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, adanya permasalahan dengan perusahaan tambang raksasa asal Arizona, Amerika Serikat (AS) itu bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak menghormati AS. Hanya saja, pemerintah ingin mendahulukan kepentingan Indonesia di atas kepentingan lain.

Dengan berbagai argumentasi dan tawaran yang dikemukakan oleh pihak Freeport, Luhut mengaku tidak gentar. Indonesia, kata dia, adalah bangsa besar yang bermartabat di mata dunia. “Sorry Indonesia itu bukan negara miskin, (Indonesia) negara kaya, berdaulat. Presiden kami tuh berani,” tegasnya.

Tak hanya persoalan Freeport. Naiknya tarif listrik juga menjadi sorotan penting selama sepekan ini. Bagaimana tidak, pasca-dialihkannya penggunaan listrik subsidi ke nonsubsidi oleh pemerintah beberapa waktu lalu, menuai banyak keluhan di kalangan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat merasa terbebani dengan mahalnya tarif listrik yang harus mereka bayar terutama bagi rakyat kecil. Sebut saja Nur (29) warga yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, harus merogoh kocek sekira Rp200.000 per bulannya untuk bisa mengalirkan listrik ke rumah kontrakannya. Padahal sebelumnya, dia hanya perlu mengeluarkan Rp100.000.

Henru (38), perihal masalah dirugikan PLN ini yang pertama warga merasa prabayar dan pascabayar itu beda biayanya. Terasa perbedaannya, kalau dulu Rp300.000 sudah bisa pakai 2 AC dan semua lampu. “Sekarang dengan keadaan setelah menggunakan token bayar per bulannya bisa jadi Rp750-800 ribu, jadi hampir dua kali lipat,” keluhnya.

Tak sampai di situ, persoalan lain juga mencuat ketika Indonesia memilih untuk kembali melakukan utang. Padahal utang negara sudah terbilang besar. Pemerintah kembali menambah utang lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Dari lelang lima SUN, total nominal yang dimenangkan mencapai Rp17 triliun.

Adapun lima SUN yang dilelang yakni seri SPN12171012 (reopening), SPN12180712 (new issuance), FR0061 (reopening), FR0059 (reopening) dan FR0072 (reopening). Adapun total penawaran yang masuk sebesar Rp33 triliun.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Menko Luhut: Sorry, Indonesia Itu Bukan Negara Miskin!

Persoalan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang tak kunjung menemukan titik masih menjadi pokok pembahasan, tak terkecuali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kali ini Luhut kembali berbicara tentang perusahaan tambang raksasa asal Arizona, Amerika Serikat, tersebut. Menurut Luhut, adanya permasalahan ini bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak menghormati Amerika Serikat. Tetapi, pemerintah ingin mendahulukan kepentingan masyarakat Indonesia.

“Kami tuh sangat menghormati Amerika, karena sebagai suatu negara yang hebat. Nah Presidennya memberikan contoh juga ‘American First’, masa kami enggak boleh bilang ‘Indonesian First’ juga,” ujarnya di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Luhut juga kembali bercerita bagaimana dia ditodong pertanyaan mengenai Freeport saat bertandang ke Washington DC.

Dia menganalogikan Freeport sebagai penyewa rumah yang habis tenggat waktunya. Untuk mendapatkan perpanjangan sewa, Freeport harus tunduk dengan segala peraturan yang dimiliki Indonesia.

“Saya ke Washington diterima langsung oleh Chief Executive of Commerce dan dia langsung serang saya mengenai Freeport. Saya jelaskan sama dia, kamu tahu enggak analoginya simpel. Kalau kau sewa rumah saya 50 tahun, lantas saya enggak mau lagi kau sewa karena anak cucu saya mau pakai. Boleh kan? Tapi karena kamu baik sama saya, ya saya kasih. Tapi saya bilang, kalian juga harus tunduk pada aturan kamu,” paparnya.

Dengan berbagai argumentasi dan tawaran yang dikemukakan oleh pihak Freeport, Luhut mengaku tidak gentar. Indonesia, kata dia, adalah bangsa besar yang bermartabat di mata dunia.

“Sorry Indonesia itu bukan negara miskin, negara kaya, berdaulat. Presiden kami tuh berani,” tegasnya.

Sekadar informasi, konflik dengan Freeport belum berakhir. Pemerintah menegaskan bahwa Freeport harus beralih dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Saat ini, Freeport sendiri masih berstatus IUPK sementara yang masa waktunya akan habis pada Oktober 2017.

Post Terkait