DPR Setujui Suntikan Modal PT KAI Rp 2 T untuk LRT Jabodebek

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Suntikan modal ini untuk membiayai proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Selain PT KAI, DPR juga menyetujui suntikan modal untuk PT Djakarta Lloyd.

“DPR menyetujui penyertaan modal kepada PT KAI dan PT Djakarta Lloyd Persero,” kata Pimpinan Rapat Komisi VI DPR Teguh Juwarno di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

PMN yang diterima PT KAI sebesar Rp 2 triliun. Dana sebesar ini untuk membangun sarana dan prasarana Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

“Ini berdasarkan surat Menteri BUMN RI Nomor S-401/MU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan pesetujuan Menkeu melalui surat Nomor S-506/MK.06/2017,” ujar Teguh.

Kemudian untuk Djakarta Lloyd penambahan non tunai sebesar Rp379,3 miliar. Berdasarkan surat Menteri BUMN RI Nomor S-401/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan persetujuan Menteri Keuangan RI melalui Surat Nomor S-394/MK.05/2016.

Pada APBNP 2017 yang merupakan konversi utang SLA dalam rangka memperbaiki struktur modal. Usulan PMN ini juga telah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) pada pembahasan terkait asumsi dasar APBN-P 2017 pada Rabu (12/7/2017).

Selain itu, persetujuan penambahan modal ini diberi catatan tambahan antara lain :

1. Dalam pengajuan PMN, Komisi VI meminta kepada Menteri BUMN untuk berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Meminta kepada Kementerian BUMN untuk segera melaksanakan tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK terhadapat Djakarta Lloyd dan PT KAI.

3. Penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah.

4. Menteri BUMN harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.

5. BUMN penerima PMN harus menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

6. Komisi VI akan melakukan pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan pada Komisi VI.

7. BUMN penerima PMN harus mengutamakan produk dalam negeri, tenaga kerja lokal dan sinergi BUMN.

8. PMN pada PT KAI tidak digunakan untuk membayar utang selain utang proyek LRT.

9. PT KAI agar tetap memperioritaskan pembangunan kereta di Sumatera.

10. Komisi VI DPR RI meminta kepada BPK untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap SLA tahun 1993 PT Djakarta Lloyd.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno dalam paparannya menjelaskan, PMN ini untuk mendukung sarana dan pra sarana LRT Jabodebek. Pemerintah menugasi PT KAI untuk terlibat dalam proyek LRT tersebut

“Jika menggunakan APBN kita tidak mampu memenuhi kebutuhan, karena itu kita lakukan skenario agar pembiayaan tercapai,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengingatkan PMN harus dipakai sesuai dengan azas tata kelola yang baik. Selain itu, dimanfaatkan untuk mengadakan transportasi massal seperti LRT ini.

“Paling tidak mengurangi biaya ekonomis dari kemacetan yang terjadi selama ini,” tutur Sri Mulyani.

Post Terkait