DP KPR Akan Diatur Per Wilayah, Ini Tanggapan Bank

Bank Indonesia (BI) tengah mengkaji rencana mengatur loan to value (LTV) secara spasial artinya besaran uang muka alias DP KPR dan Kredit Kendaraan Bermotor akan diatur per wilayah. LTV spasial diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit properti khususnya kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor.

LTV adalah nilai kredit atau jumlah pembiayaan yang bisa diberikan bank kepada pemohon kredit dengan jaminan atau agunan berupa properti atau kendaraan. Saat ini LTV tercatat 85% jadi uang muka yang dibebankan kepada peminjam adalah 15%.

Secara spasial artinya aturan akan diterapkan berbeda secara wilayah atau geografis.

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo menilai kajian LTV spasial tersebut baik dalam dan diharapkan bisa meningkatkan permintaan kredit konsumer. “Utamanya dalam mendorong permintaan kredit properti dan mortgage yang dalam waktu setahun terakhir jalan di tempat,” kata Anggoro kepada detikFinance, Rabu (25/10/2017).

Dia menjelaskan, dengan menerapkan LTV spasial nantinya diharapkan bisa memunculkan permintaan kredit properti dan KPR berdasarkan kapasitas dan kapabilitas ekonomi suatu daerah atau wilayah.

Dari laporan keuangan BNI penyaluran KPR/mortgage loan kuartal III 2017 tercatat Rp 36,05 triliun melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 36,34 triliun.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan kajian LTV spasial dinilai baik untuk meningkatkan kualitas kredit.

“Jadi penyaluran bisa disesuaikan dengan kondisi per daerah, jadi tidak sembarangan dalam menyalurkan kredit,” kata Jahja.

Post Terkait