DKI, Jateng, dan Jabar Berencana Terbitkan Surat Utang

Pemerintah Daerah (Pemda) kini bisa menerbitkan surat utang atau obligasi daerah. Dengan penerbitan obligasi daerah itu, maka Pemda bisa membangun daerahnya tanpa membebani APBN.

Aturan ini sendiri baru dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2017 lalu. Lantas apakah sudah ada Pemda yang mengajukan obligasi daerah ini?

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Hoesen, mengatakan ada cukup banyak daerah yang berminat untuk menerbitkan obligasi ini, namun ia masih belum merinci daerah mana saja berencana menerbitkan surat utang ini. Dia hanya mengatakan setiap Pemda yang berminat harus mempersiapkan berbagai persyaratan dalam penerbitan obilgasi.

“Kalau minat cukup banyak minatnya, cuma kesiapannya ini sekarang kami sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagari.Jadi kalau minat ada di pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera. Kalau spesifik saya belum berani katakan sekarang,” jelas Hoesen di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Sementara itu Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2, Fakhri Hilmi, mengungkapkan saat ini ada tiga provinsi yang sudah berminat dalam menerbitkan obligasi daerah. Tiga provinsi itu ialah Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), dan DKI Jakarta. Dari tiga provinsi itu, yang paling siap ialah Jawa Tengah.

“Leadingnya ada tiga provinsi, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI. Yang pernah kita datangi adalah Jawa Tengah, memang sedang proses mempersiapkan secara intens,” jelas Fakhri.

Fakhri memperkirakan Pemda Jawa Tengah bisa menerbitkan obligasi daerah pada akhir tahun 2018. Saat ini, Pemda Jawa Tengah sedang mempersiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, termasuk untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat.

“Kalau kita lihat jangka waktunya mungkin bisa sampai akhir tahun ini. Karena prosesnya masih cukup panjang. Ada hal-hal yg harus mereka lakukan dulu koordinasi DPRD, minta pertimbangan Kemendagri. Ini mereka masih di tahap awal, jadi masih persiapan daerahnya,” jelas dia.

Post Terkait