Darmin Beberkan Cara Jokowi Ratakan Ekonomi RI

Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya menciptakan ekonomi yang merata, dan tidak lagi bertumpuk hanya pada satu wilayah saja.

Selama ini, perekonomian Indonesia masih bertumpuk di Pulau Jawa dan belum tersebar secara merata dari Sabang sampai Merauke.

Dalam acara Simposium Nasional Sistem Perekonomian Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Gedung MPR, Jakarta, Rabu (12/7/2017), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, membeberkan upaya pemerintahan Jokowi merealisasikan pemerataan ekonomi.

Dia menyebutkan, sejak Kabinet Kerja terbentuk, langsung diambil keputusan menghapus subsidi BBM dan mengalihkan dananya untuk membangun infrastruktur dan bantuan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Bahkan, pemerintah juga telah melakukan penyederhanaan izin usaha dengan melakukan banyak reformasi.

Namun, hal tersebut masih dianggap belum optimal dalam merealisasikan pemerataan ekonomi di Indonesia.

“Sehingga kalau ingin rangkaian kebijakan yang mensejahterakan rakyat secara umum harus ada ganjalan kita menyebutnya harus ada ekuiti, sehingga dia bisa lihat, artinya apa itu dalam kerangka kebijakan, jadi bukan hanya perlakuan yang sama tapi juga keberpihakan yang sama,” kata Darmin.

Kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah dalam menciptakan ekonomi yang merata sudah ada, namun tidak berjalan dengan konsisten. Salah satunya akses bagi masyarakat kelas bawah, mulai dari kepemilikan lahan, hingga kesempatan berusaha.

“Setelah kita pelajari yang kurang selama ini adalah ini tidak selalu konsisten. Yang pertama akses terhadap lahan,” tambah dia.

Untuk merealisasikan pemerataan, Darmin mengungkapkan, ada beberapa program yang tengah digenjot pemerintah. Seperti reforma agraria yang di dalamnya terdapat program redistribusi lahan, membuka akses lahan kepada rakyat, dan memberikan sertifikasi lahan.

“Ini sangat tidak mudah karena data kita keadaannya berat, tapi kita sudah siap meluncurkannya,” jelas dia.

Upaya selanjutnya, dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan dan pelatihan vokasional. Selama ini, pendidikan di Indonesia tidak sejalan dengan dunia usaha.

“Tidak nyambung antara dunia pendidikan dengan dunia usaha kita, sehingga pemerintah merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi, setelah dipelajari ini barang tidak sulit, dan ternyata pelaksanananya tidak mudah,” ungkap dia.

Dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan vokasional, diperlukan sinergi antara dunia pendidikan dengan pelau usaha. Sebab, selain mengasah kemampuan, para SDM di Indonesia untuk magang di perusahaan-perusahaan.

Upaya selanjutnya, bisa dengan memberikan kesempatan berusaha dan kerja bagi masyarakat bawah. Dia menyebutkan, saat ini tengah menyusun aturan kepemilikan minimarket.

“Kita perlu pengaturan yang jelas, agar tidak menghambat tapi jangan semakin penguasaannya semakin terkumpul hanya pada 1-2 pihak. Ini sebetulnya aturannya ada di Pemda, di mana tidak boleh di buka minimarket, tapi sayangnya tidak dilakukan secara konsisten,” kata dia.

Masih dalam aturan kepemilikan minimarket juga akan diatur mengenai produk yang akan dijual dengan merek sendiri. Tujuannya, agar produk daripada UMKM bisa bersaing.

“Karena kalau tidak begitu, orang mau berusaha susah,” tukas dia.

Post Terkait