Dari Rp 60 T Dana Desa, Sebanyak Rp 18 T untuk Upah Pekerja

Untuk mendorong daya beli masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan jurus yang diberi nama Padat Karya Cash. Jurus tersebut merupakan program penggunaan dana desa untuk proyek-proyek seperti infrastruktur yang dilakukan secara swakelola.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, program tersebut pada dasarnya akan menggunakan dana desa sepenuhnya untuk perekonomian desa. Namun ternyata masih terkendala aturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyebutkan proyek di atas Rp 200 juta dikerjakan oleh kontraktor besar atau tidak boleh swakelola.

“Nah Presiden minta kepada Kepala LKPP untuk mengubah aturannya. Sekarang dana desa berapapun tidak boleh pakai kontraktor,” tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Untuk mengubah aturan tersebut, pemerintah akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). Selain diteken olehnya, SKB itu juga akan diteken oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencana Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.

Diharapkan SKB tersebut segera terwujud, sehingga program Padat Karya Cash bisa berjalan di awal tahun depan.

Eko menjelaskan, tahun depan akan ada alokasi dana desa sebesar Rp 60 triliun. Jika saja dana tersebut seluruhnya untuk program padat karya cash, 30%-nya merupakan porsi untuk upah pekerja atau sekitar Rp 18 triliun.

“Dengan angka itu diharapkan bisa menciptakan daya beli sekitar Rp 90 triliun,” tuturnya.

Eko menambahkan untuk proyek-proyek infrastruktur yang biasanya berjalan sekitar 65 hari. Meski jangka pendek namun jika seluruh proyek di desa dikelola secara swakelola maka bisa menyerap 5 juta pekerja secara keseluruhan.

“Presiden juga mintanya mereka dibayar harian, tapi lama mingguanlah,” tandasnya.

Post Terkait