Daftar Penerima Dana Desa Terbesar hingga Aturan Tax Holiday

Gelontoran dana desa diharapkan memberi insentif positif terhadap perekonomian dan kualitas hidup masyarakat desa. Sebagai komitmen mendistribusikan dana desa, pemerintah sejak 2015 hingga 2017 terus menambah jumlah alokasi dana desa.

Sementara itu, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) membagikan dividen sebesar Rp904,5 miliar atau setara 45% dari laba bersih 2017 sebesar Rp2 triliun. Perseroan akan menyetor dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp322 per saham pada 9 Mei 2018.

Lalu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang telah diundangkan pada 4 April 2018.

Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Daftar Penerima Dana Desa Terbesar, dari Jateng hingga Sumsel

Gelontoran dana desa diharapkan memberi insentif positif terhadap perekonomian dan kualitas hidup masyarakat desa. Sebagai komitmen mendistribusikan dana desa, pemerintah sejak 2015 hingga 2017 terus menambah jumlah alokasi dana desa.

Berikut 8 provinsi yang memperoleh dana desa terbesar di 2017:

JAWA TENGAH

Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/keluarahn. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah.

JAWA TIMUR

Luas wilayahnya 47.922 km², Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

ACEH

Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1959), kemudian Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan terakhir Aceh (2009–sekarang). Total luas Aceh yakni 58.375,63 km2. Sejak tahun 1999, Aceh telah mengalami beberapa pemekaran wilayah hingga sekarang mencapai 5 pemerintahan kota dan 18 kabupaten.

JAWA BARAT

Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota dengan total luas mencapai 35.222,18 km2. Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Di samping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat.

PAPUA

Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia. Papua yang terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota.

SUMATERA UTARA

Total luas Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km2. Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas Pesisir Timur, Pegunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat, dan Kepulauan Nias. Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan dan 5.456 kelurahan/desa. Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

NUSA TENGGARA TIMUR

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada dalam gugusan Sunda Kecil dan termasuk dalam Kepulauan Nusa tenggara. Provinsi yang biasa disingkat NTT ini memiliki 21 Kabupaten/Kota. Setelah pemekaran, Nusa Tenggara Timur terdiri dari beberapa pulau, antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Komodo dan Pulau Palue. Luas total NTT adalah 48.718,10 km2.

SUMATERA SELATAN

Sumatera Selatan (Sumsel) adalah salah satu Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Jambi di utara, provinsi Kep. Bangka Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tigabelas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan palembang sebagai ibukota provinsi dengan total luas 91.592,43 km2.

Berkat Dana Desa, Produk Unggulan Desa Kini Tembus Batas Negara

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berhasil membawa produk unggulan desa menembus batas Negara. Beragam produk unggulan desa dibawa 115 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit usaha pedesaan dipamerkan dalam Indonesia Archipelago Exhibition (Archex) 2018 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia, 3-4 April 2018.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang juga merangkap sebagai Pejabat Penghubung Investasi Indonesia Malaysia, Eko Putro Sandjojo, mengapresiasi gelaran ini dan berharap kegiatan ini menjadi ajang promosi dan pemasaran produk lokal desa ke pasar internasional. “Pameran ini bantu pasarkan produk unggulan kawasan perdesaan di Malaysia. Rekan-rekan di Malaysia juga apresiasi.

Paling tidak produk kita bisa dibeli oleh masyarakat kita disini,” ujarnya. Dana desa menjadi upaya serius pemerintah dalam upaya membangun Indonesia dari desa sesuai dengan nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Pengalokasian dana desa dari APBN terus meningkat.

Dalam empat tahun ini, setidaknya pemerintah telah menyalurkan dana desa (DD) sebesar Rp 187triliun untuk percepatan pembangunan desa. Pada tahun 2015, dana desa disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun kepada 74.093 desa. Jumlahnya meningkat di 2016 menjadi Rp 47 triliun untuk 74.754 desa. Di tahun 2017, jumlah dana desa yang disalurkan kepada 74.910 desa mencapai Rp60 triliun.

Jumlah yang sama juga disalurkan di tahun 2018 ini. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi (Kemendes PDTT) berperan dalam mengawal pemanfaatan dana desa tersebut. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menyebutkan ada dua macam jenis pembangunan di desa.

Pertama, ada yang langsung berdampak untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dasar masyarakat desa. Kedepan dana desa akan fokus menunjang perekonomian desa. Dalam tiga tahun terakhir implementasi dana desa mencatat hasil signifikan.

Dalam tiga tahun ini, dana desa telah membangun 121.709 kilometer jalan desa, 1.960 kilometer jembatan desa, 7.161 unit pasar desa, 21.811 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 5.116 tambatan perahu, 2.047 unit embung, 41.739 unit irigasi, dan 2.366 unit sarana olahraga desa. Infrastruktur tersebut dibangun untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Sedangkan pembangunan yang bersifat peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yakni 291.393 unit penahan tanah, 6.432 unit air bersih, 82.356 unit MCK, 6.705 unit Polindes, 590.371 unit drainase, 21.357 unit Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD), 30.244 unit Posyandu, dan 45.865 unit sumur. “Program membuat MCK, air bersih, PAUD, Posyandu, turap, dan lainnya meningkatkan indeks pembangunan manusia di desa sehingga kualitas hidup masyarakat desa meningkat.

Yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah program bikin jalan, pasar, jembatan, irigasi, walaupun dampaknya tidak langsung tapi lebih ada dampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Eko di Jakarta (27/02).

Empat Program Prioritas

Untuk mendukung percepatan pembangunan desa, Kemendes PDTT telah menetapkan empat program prioritas. Empat program tersebut yakni pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), membangun embung air desa, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).

“Prinsipnya, Prukades itu adalah untuk membuat klusterekonomi di desa-desa. Prukades memberi insentif supaya desa fokus mengembangkan produk unggulannya,” ujar Menteri Eko. Dirinya menambahkan, akses pasar masih menjadi kendala bagi produk masyarakat desa. Karena tidak ada akses pasar yang membuat produk desa tidak ada jaminan akan diserap pasar, maka harga sering jatuh di bawah harga produksi.

Dengan risiko yang tinggi tersebut, masyarakat desa pun sulit mendapatkan permodalan dari bank. Oleh karena itu, pemerintah memberi insentif kepada para Bupati yang memilih untuk fokus di komoditi tertentu. Pemerintah akan membantu dengan memberikan bibit, traktor, jembatan, dan apapun yang dibutuhkan secara gratis.

Tahun ini sedang berjalan di Pandeglang, Halmahera Barat, Minahasa Utara, Sigi, Lampung Timur, dan beberapa daerah lainnya. “Kalau berhasil Indonesia bisa mendapat 100 juta angkatan kerja di desa dalam 10 tahun dengan pendapatan kira-kira 2 juta per bulan, maka dalam 5 tahun bisa ini (Prukades) jadi program nasional. Kita bisa menciptakan daya beli,”terangnya.

Program prioritas kedua adalah membangun embung. Embung dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Masifnya pembangunan embung diharapkan dapat membuat masa panen meningkat 2 hingga 3 kali dalam setahun. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi program prioritas ketiga.

BUMDes diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Dengan mengedepankan potensi unggulan di desanya, unit usaha BUMDes dapat terdiri dari berbagai jenis, seperti pengelola Desa Wisata, minimarket, penyewaan tenda dan kursi, pengelola daur ulang sampah, dan lainnya. “Tiap desa diharapkan punya BUMDes dan menjadi sumber penghasilan desa.

Nantinya dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus,” ujar Menteri Eko. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat setidaknya terdapat lebih dari 20 BUMDes dengan penghasilan di atas Rp 300 juta. Empat posisi teratas di antaranya ditempati oleh BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten dengan omset mencapai Rp10,3 miliar.

Kemudian disusul oleh BUMDes Tirtonirmolo di Desa Tirtonirmolo, Bantul, BUMDes Mandala Giri Amerta di Desa Tajun, Buleleng, dan BUMDes Karangkandri Sejahtera di Desa Karangkandri, Cilacap. Untuk meningkatkan tata kelola manajemen BUMDes, Kemendes PDTT menginisiasi pembentukan PT.

Mitra BUMDes Nusantara (MBS) sebagai holding company. PT. MBS dimotori oleh Perum Bulog dan empat bank milik pemerintah, yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Sementara program prioritas keempat adalah pembangunan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Raga Desa diharapkan dapat menciptakan keramaian dan mendorong aktivitas ekonomi.

Raga Desa akan menjadi ruang publik yang menciptakan keramaian. Generasi muda pun dapat menyalurkan aktivitas positif agar terhindar dari narkoba, tawuran, dan radikalisme. Sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan dengan adanya Raga Desa yakni Liga Desa (sepakbola), Festival Desa, Layar Desa, maupun yang lainnya.

“Presiden memberikan arahan agar dana desa dapat memberikan efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Atas saran itu, Kemendes PDTT membuat empat program unggulan tersebut,” pungkas Eko.

Astra Agro Bagi Dividen Rp904,5 Miliar

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) membagikan dividen sebesar Rp904,5 miliar atau setara 45% dari laba bersih 2017 sebesar Rp2 triliun. Perseroan akan menyetor dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp322 per saham pada 9 Mei 2018.

Sebelumnya, Grup Agri bisnis PT Astra International Tbk (ASII) ini telah membagikan dividen interim Rp148 per saham pada 19 Oktober 2017. “Jadi, total dividen yang dibagikan perseroan Rp470 per saham,” ujar Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Santosa seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta.

Menurut dia, Astra Agro pada 2017 membukukan laba bersih sebesar Rp2 triliun. Pencapaian ini, kata Santosa, setingkat dengan pencapaian 2016. “Pada 2017, Astra Agro tidak lagi menikmati keuntungan selisih kurs mata uang asing,” kata Santosa.

Menurut Santosa, laba bersih pada 2017 pada dasarnya sama dengan 2016. Pada 2016 perseroan ada keuntungan atas nilai tukar, sementara pada 2017 sudah tidak menikmati keuntungan atas nilai tukar. “Sampai lima tahun ke depan harusnya tidak ada lagi karena kita sudah melindungi nilai tukar (hedging) dengan cross currency swap. Itulah kenapa pendapatan meningkat, tapi laba bersih tetap,” ungkap Santosa.

Tahun ini, Santosa berharap la ba bersih bisa lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Walaupun dia pesimistis kinerja pada kuartal I/2017 bisa sebaik tahun lalu (yoy). “Januari-Februari produksinya tidak sebaik tahun lalu. Maret baru mulai ada peningkatan. Saya yakin, kinerja kuartal I tahun ini pasti di bawah tahun lalu,” ujar Santosa.

Sementara itu, pendapatan bersih Astra Agro pada 2017 mencapai Rp17,3 triliun atau mengalami kenaikan sekitar 22,6% jika dibandingkan 2016 sebesar Rp14,12 triliun. Kinerja keuangan yang positif ini ditopang oleh kenaikan produksi tandan buah segar (TBS) dari perkebunan inti dan plasma. “Selain itu, juga karena meningkatnya pembelian buah dari pihak ketiga serta kenaikan harga jual rata-rata minyak sawit mentah (crude palm oil /CPO),” katanya.

Santosa memaparkan, produksi TBS dari kebun-kebun inti dan plasma naik 7,2% dari total 4,87 juta ton pada 2016 menjadi 5,23 juta ton pada 2017. Selain pasokan buah dari kebun inti dan plasma, perseroan juga mencatat peningkatan pembelian TBS dari pihak ketiga yang tumbuh sebesar 6,0% dari 2,54 juta ton pada 2016 menjadi 2,69 juta ton pada 2017.

Kenaikan produksi TBS dari kebun inti dan plasma serta kenaikan pembelian TBS dari pihak ketiga, kata Santosa, mendorong peningkatan produksi CPO sebesar 5,1% dari 1,55 juta ton pada 2016 menjadi 1,63 juta ton pada 2017.

Selain produktivitas yang terus membaik, kinerja keuangan yang positif ini juga didorong oleh kenaikan harga rata-rata penjualan CPO pada 2017 yang naik sebesar 6,5% dari Rp7.768 per kg pada 2016 menjadi Rp8.271 per kg pada 2017.

Menurut Santosa, perseroan tetap menjalankan program-program efisiensi di seluruh lini operasional. Langkah ini juga memberikan dampak positif secara keuangan sehingga Astra Agro dapat menghasilkan laba operasional 2017 sebesar Rp3,0 triliun, tumbuh 14,8% di bandingkan tahun sebelumnya.

Perseroan tetap optimistis sektor perkebunan kelapa sawit akan terus tumbuh positif. Astra Agro juga terus melakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan melakukan diversifikasi usaha yang masih terkait dengan usaha utama perseroan.

Selain fokus di sektor perkebunan kelapa sawit, perseroan terus mengembangkan usaha produk hilir sawit, pengoperasian pabrik percampuran pupuk NPK (fertilizer blending plant), serta integrasi sawit-sapi.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Joko Supriyono berharap, In dia menurunkan tarif impor CPO. “Pemerintah kita terus melakukan negosiasi dengan In dia agar tarif tinggi yang diterapkan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama,” ujar Joko Supriyono yang juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ini.

Menurut dia, Indonesia memiliki pasar alternatif baik itu ke Pakistan, Bangladesh, dan Afrika. Karena itu, Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar ekspor CPO.

Hal ini perlu dilakukan menyusul adanya hambatan ekspor yang dilakukan oleh negara tujuan ekspor. Seperti yang dilakukan China dan India yang menaikkan tarif impor CPO.

“Eropa selama ini ngancam-ngancam terus, tapi sebenarnya volume ekspor kita ke Eropa terus meningkat. Pemerintah kita terus melakukan lobi Eropa. Ki ta sih berharap pelarangan itu bisa ditunda atau bahkan di hilang kan,” katanya.

Aturan Tax Holiday Berpotensi Dievaluasi

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang telah diundangkan pada 4 April 2018.

Melalui implementasi kebijakan ini, diharapkan semakin mudah menarik investasi industri pionir di Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi secara periodik agar implementasi dari tax 359,83 7.33 penanaman modal berkisar dari Rp500 miliar hingga di atas Rp30 triliun. Setelah jangka waktu berakhir, diberi waktu dua tahun masa transisi dengan pengurangan PPh Badan sebesar 50%. Pada aturan yang baru mencakup 17 industri pionir dari sebelumnya yang hanya 8 cakupan industri pionir.

Adapun ke-17 industri pionir itu adalah industri logam dasar hulu, industri pemurnian dan atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya, industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, batubara dengan atau tanpa turunannya, industri kimia dasar organik, industri kimia dasar nonorganik, industri bahan baku farmasi, industri pembuatan semikonduktor, dan komponen utama komputer lainnya.

Selanjutnya industri pembuatan peralatan komunikasi, industri pembuatan komponen utama alat kesehatan, industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik, industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston, silinder head, industri pembuatan komponen robotik, industri pembuatan komponen utama kapal, industri pembuatan komponen utama pesawat terbang, industri pembuatan komponen utama kereta api termasuk mesin atau transmisi, serta industri mesin pembangkit tenaga listrik dan infrastruktur ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan nilai investasi sebesar Rp500 miliar dinilai masih relatif besar. Menurut Shinta, tidak banyak investasi yang memiliki nilai sebesar Rp500 miliar. ”Paling banyak mungkin sektor hulu migas, untuk eksplorasi sumur migas dan lain-lain. Sektor ini oke, tapi tidak akan menyerap banyak tenaga kerja,” ungkapnya.

Menurut dia, lain hal apabila pemerintah mendorong investasi di sektor hilir seperti di bidang manufaktur berorientasi ekspor. Selain menyerap tenaga kerja tinggi, nilai tambahnya juga akan lebih besar karena memiliki nilai tambah.

”Kebanyakan investasi di sektor ini sebesar USD5–20 juta. Justru sebaiknya, sektor inilah yang kita kejar,” ujarnya. Meski begitu, Kadin sangat menyambut baik kebijakan ini karena akan semakin meningkatkan iklim investasi Indonesia. Pihaknya ingin melihat implementasi dari insentif ini terlebih dahulu sebelum mengusulkan lebih jauh.

”Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan kami dan siap berubah kebijakan yang tidak efektif,” kata Shinta. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, ada beberapa sektor industri hulu migas yang dinilai layak mendapatkan tax holiday. ”Sektor tambang dan migas diharapkan mendapat tax Holiday meskipun ada kendala hukum,” ujarnya. Menurut Yustinus, PMK terus masih dimungkinkan untuk evaluasi apalagi kasusnya masih level menteri.

”Dalam jangka pendek, kalau bisa diakomodasikan, karena tax holiday agak spesifik di industri pionir, skala besar, menciptakan multiplayer effect, mungkin tidak semua terwadahi. Jika tidak terwadahi bisa digunakan skema tax allowance,” tuturnya.

Post Terkait