Catat! Pembatasan Motor di Jalan Sudirman Dievaluasi Tiap Minggu

Uji coba pembatasan sepeda motor dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan diberlakukan pada 12 September 2017.

Selama satu bulan masa uji coba, evaluasi akan dilakukan setiap minggu. Pembatasan kendaraan roda dua telah diterapkan mulai Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI. Kemudian, diperluas hingga Bundaran Senayan dan resmi diberlakukan pada Oktober mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, saat ini Dishub bersama Ditlantas Polda Metro Jaya telah memasang spanduk sosialisasi di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin berikut di jalur alternatifnya. Dia mengklaim, sosialisasi yang telah dilakukan hampir satu bulan ini baik melalui media cetak, media elektronik, maupun spanduk sudah diketahui oleh masyarakat luas.

“Pada uji coba nanti kami evaluasi selama satu minggu sekali dan menampung seluruh aspirasi perihal pembatasan roda dua. Seumpamanya dalam satu bulan tidak efektif, pembatasan roda dua akan dikaji kembali,” ujar Andri di Jakarta.

Menurut dia, kemacetan di Jakarta saat ini semakin mengkhawatirkan. Sementara, bus Transjakarta di koridor kerap terlihat sepi. Kondisi tersebut harus segera diantisipasi dengan menerapkan pembatasan kendaraan baik sistem ganjil genap ataupun perluasan koridor pembatasan roda dua. Aksi yang paling memungkinkan untuk perluasan koridor pembatasan roda dua yakni di Jalan Sudirman-Thamrin, di mana jalur alternatif dan bus Transjakarta koridor I (Blok MKota) sangat mendukung pembatasan tersebut.

“Kawasan ganjil genap akan diperluas di Rasuna Said, Kuningan. Sementara ini, kami sedang mempersiapkan uji coba pembatasan roda dua dari Bundaran HI-Bundaran Senayan,” ungkapnya.

Untuk jumlah bus yang ditempatkan di jalur alternatif dan koridor pembatasan akan disesuaikan saat uji coba nanti. Terpenting busnya sudah tersedia dan siap digunakan. Sayangnya, dia belum bisa menyebutkan berapa target kecepatan jarak tempuh dan jumlah penumpang bus dari pembatasan roda dua tersebut. “Pengendara sepeda motor tidak ditindak saat uji coba, hanya diberi pengarahan,” kata Andri.

Pengamat transportasi Universitas Tarumanagara Leksmono Suryo Putranto menilai, pembatasan roda dua hingga Bundaran Senayan hanya memindahkan kemacetan dari jalan protokol ke jalan alternatif. Wajar bila Pemprov DKI memberikan karpet merah kepada roda empat dan menyingkirkan kendaraan roda dua yang samasama membayar pajak. Dia menuturkan, pembatasan kendaraan merupakan instrumen mengurai kemacetan sekaligus mengurangi kecelakaan roda dua. Namun tentunya, harus ada peningkatan layanan transportasi umum yang memadai termasuk dukungan petugas terhadap masyarakat pengguna angkutan umum.

“Yang salah manajemennya. Kalau bus Transjakarta sepi, bukan malah harus memaksa pengendara roda dua tanpa ada pilihan pengganti yang melayani dari awal perjalanannya,” ungkapnya.

Dia menyarankan Pemprov DKI segera mengambil jalur yang tidak biasa dalam menerapkan electronic road pricing (ERP) dengan meminta bantuan pemerintah pusat. Leksmono menilai ERP merupakan satu-satunya pembatasan kendaraan dan tidak akan berjalan sempurna pada awal penerapannya. Di situlah peran pemerintah pusat membantu Pemprov DKI memulai tanpa menunggu kesempurnaan tersebut.

“Kalau menunggu sempurna, tidak akan berjalan. Terapkan saja dahulu sambil menyempurnakannya. Terpenting masyarakat mengetahui untuk lewat kawasan ERP harus membayar cukup mahal sehingga mereka berpikir segera mencoba angkutan umum,” ujar Leksmono.

Parkir Liar Masih Penuhi Trotoar

Sepanjang pemberlakuan Bulan Tertib Trotoar (BTT) pada 1-31 Agustus 2017, kasus parkir liar menjadi pelanggaran yang paling banyak dilakukan. Dari total pelanggaran sebanyak 11.308 kasus, 43% di antaranya parkir liar di trotoar. Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, sebanyak 4.904 pelanggaran parkir di trotoar terjadi sepanjang pemberlakuan BTT.

Jumlah itu diikuti 3.571 pelanggaran lain seperti pemasangan spanduk, 1.900 pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL), serta 953 kendaraan menerabas trotoar. “Kendaraan bermotor itu ditindak berupa ditilang, operasi cabut pentil, diderek, digembok, dan mendapat imbauan,” ucapnya. Menurut dia, polisi tetap memantau penggunaan jalur pedestrian dengan tujuan memaksimalkan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. “Tentu untuk pelanggaran akan tetap ditindak tilang meski BTT usai,” katanya.

Post Terkait