Biaya Mahal Masih Jadi Penyebab Warga Sulit Raih Akses Keuangan

Bank Indonesia (BI) menyatakan inklusi keuangan atau pendalaman layanan keuangan mencapai 55 persen hingga April 2018. Angka itu masih di bawah target pemerintah sebesar 75 persen.

Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rahmi Artati mengatakan, ada beberapa hal yang membuat pencapaian inklusi keuangan masih lambat.

“Perkiraannya, karena kita tidak melakukan survei hanya melakukan perhitungan statistik. Kira-kira ada di angka 50 sampai 55. Untuk jelasnya, kita tunggu hasil survei World Bank pada pertengahan April ini,” ujar Rahmi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Salah satu hal yang membuat perkembangan inklusi keuangan masih lambat adalah jarak tempat tinggal masyarakat di daerah dengan perbankan atau layanan jasa keuangan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan rekening awal dinilai masih cukup mahal.

“Sekarang itu merupakan salah satu masalah bagi masyarakat yang di remote area, yang di urban. Kenapa mereka susah memiliki akses karena mereka selalu bilang pertama jauh, kedua biayanya cukup mahal bagi mereka,” ujar dia.

Rahmi mengatakan, pemerintah bersama perbankan telah membuat beberapa solusi untuk antisipasi masalah. Di antaranya, membuka agen layanan keuangan digital (LKD) didaerah-daerah yang jauh dari perkotaan.

“Sekarang kita membuka agen bank salah satunya mengefisienkan biaya. Karena buka kantor bank mahal, jadi dengan adanya LKD mereka jadi agen sehingga mereka (masyarakat) bisa menabung atau menarik uang,” kata dia.

Rahmi menambahkan, pemerintah bersama Bank Indonesia beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengedukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya inklusi keuangan.

“Pertama, edukasi masyarakat. Kedua, jangan sampai diedukasi tidak ada implementasi. Untuk itu, kita bukakan mereka aksesnya dan ketiga kita fasilitasi terkait biaya yang dikeluhkan,” kata dia.

OJK Yakin Inklusi Keuangan Capai 75 Persen

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan inklusi keuangan mencapai 75 persen pada 2019. Target itu meningkat dari capaian 2017 sebesar 69 persen.

Untuk capai target itu, OJK pun bekerja sama dengan pengurus pusat Bhayangkari. Kerja sama ditandai penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Umum Bhayangkari Tri Suswati Karnavian.

Nota kesepahaman itu akan mencakup kerja sama dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan di sektor jasa keuangan.

“Kami punya target di 2019 bisa mencapai 75 persen,” ujar Wimboh di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta, Selasa 27 Maret 2017.

Dia menjelaskan, upaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, OJK akan melibatkan berbagai pihak, salah satunya menggandeng Pengurus Pusat Bhayangkari atau organisasi istri anggota Kepolisian Republik Indonesia.

“Dengan cara ini, akan meningkat inklusi keuangan dan ibu-ibu bisa mempunyai kesempatan menjadi entrepreneur,” kata dia.

Wimboh berharap Nota Kesepahaman dan kerja sama antara OJK dengan persatuan Bhayangkari, tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, melainkan juga tingkat literasi keuangan.

Dengan demikian, pemahaman anggota Bhayangkari mengenai fitur, manfaat, risiko, karakteristik, hak dan kewajiban produk dan layanan Lembaga Jasa Keuangan dapat makin meningkat.

“Dengan peningkatan literasi ini, diharapkan bisa memperluas akses anggota Bhayangkari dan masyarakat terhadap produk dan layanan Lembaga Jasa Keuangan,” ujar dia.

Untuk diketahui, berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) OJK pada 2013 tercatat indeks inklusi keuangan sebesar 59,7 persen di tahun 2013 menjadi 67,8 persen di tahun 2016. Kemudian pada 2017 mencapai 69 persen.

Sementara itu, indeks literasi keuangan sebesar 21,8 persen pada tahun 2013. Indeks ini, kemudian meningkat menjadi 29,7 persen pada 2016. Inklusi keuangan merupakan hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau.

Post Terkait