BI Keluarkan Aturan NPG, Sistem Pembayaran Jadi Efisien?

Bank Indonesia merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) teranyar tentang pelaksanaan National Payment Gateway (NPG) atau gerbang pembayaran nasional. Aturan ini dikeluarkan bank sentral untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi menjelaskan, NPG akan membawa dampak positif di masyarakat karena selama ini sudah banyak transaksi elektronik yang digunakan seperti mobile bankinginternet banking, dan lainnya termasuk jenis payment.

“Saya lihat ini sesuatu yang positif. Jadi kalau misalnya kita bayar-bayar pakai kartu kredit atau beli barang, transfer uang secara online, itu seperti jalan sendiri-sendiri dan perlu ada aturannya sendiri memang. Dan saya lihat dengan adanya NPG itu merupakan sesuatu yang baik dan akan jadi pengawasan dari BI dan OJK, mereka akan masuk ke sana,” kata Eric, Senin (17/7/2017).

Nantinya, lanjut Eric, dipastikan dengan NPG, keamanan konsumen dalam bertransaksi akan terjamin dan akan mendorong transaksi elektronik karena pada dasarnya dengan NPG ini pasti ada yang difasilitasi.

“Selain difasilitasi, akan ada lembaga yang dibentuk, pertama lembaga standarnya, kemudian lembaga switching yang menyediakan infrastrukturnya dan lembaga service yang menyediakan layanannya,” katanya.

Hanya saja, lanjutnya, memang butuh waktu untuk pemaksimalan NPG dan pelaksanaannya harus diawasi dengan baik. Terlebih lagi, edukasi ke masyarakat harus digalakkan agar bisa menjangkau masyarakat di desa. Eric menilai, di sana peran OJK harus maksimal.

“Sosialisasi perlu oleh otoritas terkait, bank-bank juga akan sosialisasi ke nasabahnya. BI dan OJK bisa adakan acara di kota-kota untuk sosialisasi. Tapi buat mereka yang masyarakat menengah ke bawah pun mereka akan mengikuti karena bangsa kita itu lumayan cukup cepat mengikuti perkembangan teknologi,” imbuhnya.

Senada dengan Eric, Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta optimis bahwa dengan terlaksananya NPG, masyarakat akan terdorong untuk melakukan kegiatan payment yang lebih efisien karena tidak akan bergantung lagi dengan perusahaan asing sebagai broker.

“Sehingga perkembangan e-money dan lainnya ke depan akan lebih menguntungkan perekonomian domestik. Maka itu, kesiapan infrastrukturnya harus maksimal untuk mendapatkan trust dari masyarakat,” ungkap Rangga.

Ia juga setuju bahwa edukasi ke masyarakat desa tentang pelaksanaan NPG menjadi penting lantaran masyarakat yang berada di perdesaan masih banyak yang belum paham perbankan. Akses perbankan juga harus mudah agar setiap pelosok bisa menjangkau.

“Karena jika akses perbankan tidak ada, e-commerce tidak bisa dan edukasinya tentu juga tidak maksimal. Transaksi e-commerce pun juga harus mengembang volumenya agar provider NPG bisa efisien dan memberikan pelayanan yang kredibel,” jelasnya.

Untuk diketahui, BI merilis PBI NPG untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal. Dengan memerhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi, kebijakan sistem pembayaran nasional perlu diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing.

Post Terkait