Beli Saham Divestasi Freeport, Menteri Rini Ajak BUMD hingga BPJS

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akan menggandeng berbagai pihak untuk berunding tentang skema pembelian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Seperti diketahui, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu akhirnya menyetujui untuk melepas 51% sahamnya kepada pemerintah Indonesia.

Selain holding BUMN tambang, Rini mengatakan pemerintah akan duduk bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bahkan, Rini membuka kemungkinan hadirnya institusi pembiayaan dalam pembahasan pengambil alihan divestasi saham Freeport. Menteri Rini mengatakan bahwa pihak – pihak tersebut akan terlibat sejak awal perundingan.

“Sekarang prosesnya BUMD perlu kita libatkan sejak awal. Jadi Pemprov dan Pemda jadi kita duduk. malah kita mengajak BPJS tenaga kerja itu,” terang dia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (30/8/2017).

Menurut Rini, selain perusahaan milik pemerintah, pembelian saham Freeport juga dapat dilepas melalui skema pasar di pasar modal. Oleh karena itu, Rini juga bakal turut menghadirkan manajemen PT Bursa Efek Indonesia sebagai regulator pasar modal.

” Iya dong (potensi masuk bursa). Sama – sama kita partner. Kita ikut mengajak, ” tambahnya.

Pembahasan tentang skema pembayaran divestasi saham Freeport juga bakal diajukan langsung kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Beberapa waktu lalu, Menteri Rini telah menyampaikan keinginan holding BUMN tambang sebagai pembeli saham Freeport kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui surat.

” Menteri Keuangan dan Menteri ESDM kita usulkan sekaligus saja. Karena kalah stages malah secara finansial structure kita. Jadi kita mengharapkan full 51%. Kan kita juga lebih jelas positioning kita,” kata dia.

Sekadar informasi, dalam perundingan antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan, dengan pihak PTFI yang dihadiri CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, terdapat beberapa keputusan antara dua belah pihak.

Hasilnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sepakat untuk mendivestasikan sahamnya kepada negara sebesar 51%.

Selain itu, Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022 atau setelah perjanjian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan. Freeport Indonesia juga sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK).

Post Terkait