Begini Hitung-hitungan Sri Mulyani soal Potensi Penerimaan Negara dari Freeport

T Freeport Indonesia telah sepakat untuk melakukan divestasi saham sebesar 51%. Kesepakatan ini merupakan salah atau syarat bagi Freeport agar tetap dapat beroperasi di Indonesia.

Selain divestasi saham, pemerintah juga tengah merampungkan skema perpajakan dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Nantinya, pemerintah mematok peningkatan penerimaan negara dari perpanjangan kontrak ini.

Pemerintah, ujar Sri Mulyani, telah melakukan perhitungan terhadap potensi penerimaan negara. Penghitungan telah dilakukan pada berbagai jenis perpajakan yang harus dibayar oleh Freeport.

“Tapi setelah kita lakukan perhitungan sesuai penerimaan pajak, maupun pajak yang dipungut Freeport, pajak daerah, komposisi berdasarkan ketentuan sekarang, royalti, akan lebih tinggi. PPH menurun. PPN dari sales tax, share pemerintah pusat dan daerah juga beda. Ini lebih tinggi dari total sales dan income PT Freeport Indonesia,” kata Sri Mulyani di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Hanya saja, Sri Mulyani masih belum dapat menyebutkan perbandingan perubahan penerimaan negara dengan menggunakan skema IUPK dari sebelumnya yang menggunakan KK. Hal ini nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

“Nanti kalau sudah jadi, kita sampaikan dalam konferensi pers,” ujarnya.

Melalui IUPK, kata Sri Mulyani, pemerintah bisa memperoleh kepastian terkait peningkatan penerimaan negara. Hal ini pun akan dilampirkan dalam IUPK.

“Lebih tinggi dibandingkan KK kemarin. Jadi, kita akan mendapatkan assurance berapakah lebih besarnya. Ini kita finalkan dulu di lampiran IUPK tadi,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah juga akan menetapkan skema perpajakan dari Freeport. Menurut Sri Mulyani, negosiasi akan tetap dilakukan di awal sebelum penandatanganan kontrak.

“Penerimaan negara, kalau sebelumnya di KK pakai naildown, pajak ditentukan di awal negosiasi dan tidak berubah. Tetap dinegosiasikan di awal, atau nanti bisa berubah,” tegas Sri Mulyani.

Post Terkait