Banyak BUMN Tidak Ingin Hedging, Antara Belum Paham dan Belum Mau!

Dalam rangka pengelolaan risiko pasar akibat masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, korporasi domestik yang memiliki eksposur terhadap valuta asing, Bank Indonesia (BI) mendorong perusahaan utamanya BUMN untuk melalukan transaksi lindung nilai (hedging).

Dalam penerapannya, BI mengungkapkan adanya tantangan alam implementasi transaksi hedging. Di mana pelaku pasar, khususnya BUMN, masih belum banyak yang melakukan hedging melalui instrumen structured product berupa call spread option.

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, ada dua hal yang membuat BUMN belum melakukan transaksi hedging. Pertama masih rendahnya kesadaran untuk melakukan hedging dan kedua, masih banyaknya perusahaan yang belum mengerti mengenai mekanisme teknis pelaksanaan transaksi derivatif dalam rangka hedging.

“Ini menjadi tantangan dalam implementasi transaksi hedging. Masih banyak perusahaan BUMN dan non BUMN yang belum melakukannya,” ujarnya, di Ruang Chandra, Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Di sisi lain, lanjut Perry, hedging sangat ini dibutuhkan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur tentu membutuhkan biaya yang cukup besar yang didapat tidak hanya berasal dari pendanaan dalam negeri, tapi juga berasal dari utang luar negeri yang menimbulkan risiko nilai tukar. Untuk itu, hedging dengan instrumen yang relatif efisien sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan transaksi hedging dengan call spread option oleh perusahaan-perusahaan BUMN, BI pun melakukan kerjasama dengan Kementerian BUMN, bekerja sama dengan aparat hukum dan auditor negara, merampungkan penyesuaian pedoman SOP Hedging BUMN. Aturan ini pun telah ditandatangani oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Ini yang mengakomodir mekanisme hedging dengan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar atau suku bunga, termasuk transaksi structured product berupa call spread option,” ujarnya.

Post Terkait