Aset Negara Capai Rp2.188 Triliun, Sri Mulyani Isyaratkan Hitung Ulang

Kementerian keuangan akan melakukan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) untuk periode 2017-2018. Keinginan tersebut tertuang dalam program Revaluasi yang diluncurkan pada pagi ini di Gedung Dhanapala Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Sebagai landasan pelaksanaan penilaian kembali BMN, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Penyusunan Perpres tersebut turut melibatkan banyak pihak, termasuk konsultasi ke Komite Standar Akuntansi pemerintah (KSAP) dan badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan penilaian kembali BMN tidak melanggar ketentuan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan evaluasi aset BMN penting dikarenakan nilainya yang semakin tahun semakin bertambah. Apalagi penilaian BMN dilakukan sudah cukup lama sekali yakni 10 tahun lalu yaitu pada tahun 2007.

Selain itu, sesuai laporan dan audit BMN, nilai BMN tercatat sebesar Rp 2.188 triliun. Di mana BMN yang tersebar di 87 kementerian/Lembaga (K/L) dengan sekira 26.000 satuan kerja.

“Revaluasi aset ini adalah update dari evaluasi yang pertama kali dilakukan yaitu pada tahun 2007-2010, jadi sebagian ini 10 tahun tidak dievaluasi lagi. Misalnya nilai tanah, valuasi 2007 ya nilainya masih mengacu pada tahun itu, tapi kan kalau kita lihat ini nilai tanah pasti naiknya sudah luar biasa,” ujar Sri Mulyani dalam acara peluncuran Program revaluasi BMN di Lingkungan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

“Tahun 2007 BMN kita nilainya hanya Rp 229 triliun ketika awalnya revaluasi. Setelah revaluasi berjalan , nilai BMN pada 2010 mencapai Rp 1.244 triliun dan tahun 2016 temuan audit nilai BMN mencapai Rp 2.188 triliun,” imbuhnya.

Sri Mulyani melanjutkan, dalam proses revaluasi kali ini agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Jika pada awal melakukan Revaluasi metode yang digunakan pemerintah adalah dengan cara mendatangi secara langsung K/L terkait untuk membuat sertifikatnya.

“Metodenya kalau dulu kita betul-betul masif keseluruh Kementerian dan Lembaga datangi, bikin sertifikat. kalau sekarang enggak banyak yang betul-betul kelapangan, tinggal membuat teknik jadi biayanya enggak besar. Jadi program ini harus seefisien mungkin tapi hasilnya akurat,” jelasnya

Sebagai informasi, program berskala nasional ini akan berlangsung selama dua tahun yakni tahun 2017 dan 2018 dengan melibatkan 313 tim penilai atau sekira 900 pegawai. dalam kurun waktu tersebut pemerintah akan melakukan penilaian terhadap 934.409 item BMN yang berupa 108.524 bidang tanah, 434801 item gedung dan bangunan serta 391.084 item jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016.

Post Terkait