APBD Kota Bekasi Defisit Rp400 Miliar

Pemerintah Kota (Pemkot) menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2018 senilai Rp5,6 triliun lebih mengalami defisit hingga Rp400 miliar.

Artinya, nilai pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan nilai belanja. ”Saat ini APBD sedang dirasionalisasi untuk disesuaikan di anggaran perubahan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Koswara Hanafi, kemarin. Menurut dia, rasionalisasi sangat dibutuhkan agar anggaran tahun ini bisa disesuaikan.

Saat ini nilai belanja langsung mencapai 55%, sedangkan nilai belanja tidak langsung sebesar 45%. Salah satu penyebab anggaran daerah defisit karena perkiraan nilai sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu meleset dari hitungan sebelumnya. Awalnya diperkirakan nilai silpa tersebut mencapai Rp500 miliar, tapi faktanya hanya sekitar Rp280 miliar.

”Penyerapan anggaran ternyata cukup bagus di akhir tahun sehingga silpa lebih sedikit dibandingkan perkiraan awal akan mencapai Rp400 miliar,” ujarnya. Koswara menjelaskan, pemerintah sedang merasionalisasikan anggaran agar pada penetapan APBD Perubahan tak defisit.

Salah satu dilakukan, yaitu efisiensi belanja yang dianggap tidak mendesak serperti kegiatan pelatihan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Sedangkan belanja langsung yang bersentuhan dengan masyarakat tetap berjalan. Dengan begitu, langkah rasionalisasi dianggap paling tepat.

Sebab upaya lain, yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari Rp2,4 triliun, dianggap sulit dan sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Bekasi Yudi Saptono menambahkan, penyebab lain anggaran defisit karena batalnya pemberian dana kemitraan dari DKI Jakarta.

Padahal dana tersebut bisa menutup kebutuhan anggaran belanja langsung kegiatan infrastruktur. ”Tahun lalu sekitar Rp250 miliar,” katanya. Karena itu, di anggaran perubahan APBD Kota Bekasi diperkirakan menurun dibandingkan pada APBD murni.

Hitungan awal dengan acuan defisit Rp400 miliar, maka nilai anggaran perubahan hanya Rp5,2 triliun. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Karya Sukmajaya mengatakan, pihaknya optimistis target pendapatan Rp2,4 triliun bisa tercapai hingga akhir tahun.

Bahkan, pihaknya meyakini beberapa sektor pendapatan melampaui target, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

”Dua sektor itu paling tinggi, karena PBB tahun ini ditargetkan memperoleh pendapatan hingga Rp340 miliar lebih, sedangkan BPHTB di targetkan sekitar Rp400 miliar,” katanya. Wakil Ketua Komisi I Dewan PerwakilanRakyatDaerah Kota Bekasi Ronni Hermawan mengatakan, pemerintah tak perlu khawatir dengan anggaran defisit.

”APBD sifatnya baru prediksi antara pendapatan dengan belanja, riilnya nanti di perubahan,” ujarnya. Apalagi tahun anggaran baru berjalan satu bulan. Pemerintah masih mempunyai waktu sedikitnya enam bulan untuk mengubah anggaran. Misalnya untuk menutup defisit melakukan efisiensi anggaran dan menambah pendapatan. ”Harus pentingkan yang prioritas,” katanya.

Post Terkait