Amankan’ Rp18,9 Triliun untuk Hindari Pajak hingga Hak Presiden Pecat PNS

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan, transfer dana sebesar Rp18,9 triliun yang dilakukan warga negara Indonesia tampaknya untuk menghindari pajak.

Sementara itu, terkait banyaknya pertanyaan mengenai wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala BKN (BKN) Bima Haria Wibisana telah mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tertanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian PNS.

Sedangkan, ada kabar gembira dari jagung. Sebab, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pada 2017 Indonesia tidak akan mengimpor jagung dari Amerika Serikat dan Argentina.

Ketiga berita tersebut, menjadi berita-berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, kembali disajikan berita-berita tersebut secara lengkap.

WNI Transfer Rp18,9 Triliun, PPATK: Dugaan Sementara Penghindaran Pajak!

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan, transfer dana sebesar Rp18,9 triliun yang dilakukan warga negara Indonesia tampaknya untuk menghindari pajak.

“Memang dugaan sementara itu adalah tax evasion atau tax fraud (penghindaran kewajiban pajak),” kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, pihaknya masih mendalami penjelasan Standard Chartered Indonesia, dan kemudian akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Kami harus lihat otoritas mana yang berwenang atas masalah ini,” kata Heru menjawab tindak lanjut kepada Standard Chartered tentang transfer jumbo atau banyak sekali itu.

Merujuk pada laporan Bloomberg dan South China Morning Post, regulator di Eropa dan Asia sedang melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas transfer dana milik nasabah khusus sebesar USD1,4 miliar dari Guernsey, yang merupakan daerah kekuasaan Inggris, ke Singapura pada akhir 2015.

Dalam laporan itu disebutkan, aset yang ditransfer tersebut sebagian besar milik nasabah Indonesia.

Regulator juga mendapat laporan adanya kecurigaan terhadap staf bank mengenai transfer tersebut. Transfer tersebut dilakukan jelang Guernsey menerapkan Common Reporting Standard, sebuah kesepakatan global pertukaran informasi secara otomatis terkait pajak.

Investigasi juga dikabarkan sedang dilakukan oleh bank sentral Singapura yaitu Monetary Authority of Singapura (MAS) dan otoritas keuangan Guernsey yaitu Guernseys Financial Service Commission.

Daftar Orang yang Berhak Pecat PNS, dari Presiden hingga Pembina Kepegawaian

Terkait banyaknya pertanyaan mengenai wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala BKN (BKN) Bima Haria Wibisana telah mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tertanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian PNS.

Melansir Situs Setkan, Senin (9/10/2017), surat yang ditujukan kepada Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat dan Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah itu disebutkan, mengacu pada Pasal 288, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 306, dan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan, bahwa:

A. Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) utama, JPT madya, dan JF (Jabatan Fungsional) ahli utama.

 B. PPK Pusat menetapkan pemberhentian terhadap:

1. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

2. PNS yang menduduki:

a) JPT pratama;

b) JA (Jabatan Administras)i;

c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan

d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

C. PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

1) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

2) PNS yang menduduki:

a) JPT pratama;

b) JA;

c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF pertama; dan

d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

D. PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

1) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

2) PNS yang menduduki:

a) JPT pratama;

b) JA;

c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF pertama; dan

d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Adapun pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS, menurut Surat Kepala BKN ini, ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Dalam surat tersebut, Kepala BKN juga menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja.

Selain itu, ada penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut surat Kepala BKN, maka kesimpulannya:

a. Pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki JPTutama, JPT madya, dan JF ahli utama ditetapkan oleh Presiden.

b. Pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun selain karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki Jabatan selain JPT utama, JPT madya, atau JF ahli utama ditetapkan oleh PPK masing-masing.

Sedangkan pemberhentian PNS karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPTmadya, atau JF ahli utama ditetapkan oleh Kepala BKN.

“Ketentuan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BKN yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian PNS,” bunyi surat Kepala BKN itu.

Dalam hal terdapat PNS yang keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan oleh Kepala BKN atas nama Presiden dan yang telah ditetapkan oleh Kepala BKN sebelum dikeluarkannya surat Kepala BKN ini, menurut surat ini, dinyatakan tetap berlaku.

Sedangkan dalam hal terdapat usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun yang telah diterima oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebelum dikeluarkannya surat Kepala BKN ini.

Menurut Surat Kepala BKN ini, tetap diproses dan ditetapkan oleh Kepala BKN atas nama Presiden atau oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sesuai dengan kewenangannya.

Mentan: Tahun Ini, Impor Jagung dari Amerika dan Argentina Nol!

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pada 2017 Indonesia tidak akan mengimpor jagung dari Amerika Serikat dan Argentina.

“Tahun pertama kami impor 3,6 juta ton, tahun lalu impor 900 ribu ton. Tahun ini impor jagung kita dari Amerika Serikat dan Argentina nol,” katanya dalam acara peluncuran kartu tani di Desa Medanglayang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin.

Amran menuturkan, pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil menyinergikan menteri-menteri kabinetnya untuk bisa melakukan upaya mendorong ketahanan pangan.

“Kita sudah menunjukkan pada dunia, kita tidak impor jagung dan beras. Kita malah bisa ekspor bawang,” katanya.

Baca juga: Jokowi ke Mentan: Bagaimana Stok Jagung dan Bawang di Indonesia?

Sejumlah menteri pertanian dari negara kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia banyak yang bertanya kepada Amran mengapa bisa begitu cepat melakukan swasembada jagung.

Menurut Amran, selain karena adanya aturan harga dasar, kini pemerintah melakukan upaya agar petani selalu didukung untuk menigkatkan produksi jagung.

Baca juga: Keren! Indonesia Ingin Jadi Negara Eksportir Jagung pada 2020

“Di Jawa Tengah, pematang sawah ditanami jagung. Kuburan pun ditanami jagung itu seperti di Sumatera Utara dan Jeneponto,” katanya.

Amran berharap, dengan segala upaya yang dilakukan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan ketahanan pangan nasional.

“Sekarang sudah ada peningkatan produksi bawang dan jagung. Ke depan, bawang putih dan kedelai, lalu sapi dan gula secara bertahap,” ujarnya.

Post Terkait