Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Terserap 86,39%

Kementerian Perhubungan hingga akhir 2017 telah merealisasikan penyerapan 86,39% dari alokasi anggaran sebesar Rp47,94 triliun. Persentase capaian anggaran 2017 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 73,63% dengan alokasi sebesar Rp43,15 triliun.

“Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2017 mencapai 86,39%. Capaian ini meningkat sebesar 12,76% jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 73,63%. Ini tentu hal menggembirakan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta.

Adapun rincian anggaran per eselon I, antara lain Sekretariat Jenderal sebesar Rp536,07 miliar dan pada tahun 2016 Rp804,76 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp90,31 miliar dan pada tahun 2016 sebesar Rp100,16 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat sebesar Rp3,92 triliun dan pada tahun 2016 sebesar Rp3,52 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp11,24 triliun dan pada tahun 2016 sebesar Rp12,91 triliun, serta Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp8,82 triliun dan pada tahun 2016 Rp9,56 triliun.

Kemudian, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp18,85 triliun dan pada tahun 2016 sebesar Rp10,41 triliun, Badan Litbang sebesar Rp116,19 miliar dan pada tahun 2016 Rp206,26 miliar, serta Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp4,24 triliun dan pada tahun 2016 Rp5,65 triliun.

Adapun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 120,44 miliar. Dari alokasi anggaran tersebut, Menhub Budi Karya merinci bahwa perbandingan capaian persentase masing-masing unit kerja eselon satu meliputi Sekretariat Jenderal sebesar 90,51% dari tahun 2016 sebesar 78,85%, Inspektorat Jenderal sebesar 90,06% dari capaian sebelumnya 89,72%, Ditjen Perhubungan Darat sebesar 88,69% karena capaian tahun 2016 sebesar 80,63%, Ditjen Perhubungan Laut capaiannya sebesar 89,92% dari tahun 2016 sebesar 74,17%, serta Ditjen Perhubungan Udara capaiannya sebesar 87,75% dan capaian tahun 2016 sebesar 86,12%.

Ditjen Perkeretaapian capaian tahun 2017 sebesar 82,34% dari capaian tahun 2016 55,77%, Badan Litbang sebesar 84,47% dan pada tahun 2016 75,96%, Badan Pengembangan SDM Perhubungan 89,40% dan pada tahun 2016 78,71%, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar 92,25%.

“Adapun Kementerian Perhubungan dalam melakukan pemantauan pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan sarana dan prasarana transportasi dilakukan langsung dan real time menggunakan Aplikasi Monitoring Strategis sebagai media monitoring perkembangan kegiatan strategis Ke menterian Perhubungan berbasis web,” ujarnya.

 Budi Karya menambahkan, capaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2018 bisa lebih baik lagi karena kegiatan penganggaran berfilosofi Money Follow Program .

“Lebih baik Kementerian Perhubungan hanya punya 50 program yang efektif daripada punya 1000 program, tetapi tidak efektif. Dengan filosofi tersebut, kita hanya menganggarkan program-program yang benar-benar strategis sehingga bisa segera diselesaikan dalam waktu yang tidak lama. Jika ini dijalankan, daya serap Kementerian Perhubungan tentu akan menjadi lebih baik,” katanya.

Post Terkait