Alamak! Rp220 Triliun Dana Pemda Parkir di Bank, Kok Bisa?

Banyaknya dana APBD yang parkir di bank mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara meminta agar para kepala daerah segera mencairkan anggarannya untuk memacu ekonomi di daerah masing-masing.

Presiden mengungkapkan dana pemerintah daerah (pemda) yang parkir di bank saat ini mencapai Rp220 triliun. “Sampai hari ini saya lihat kemarin di rekening masih ada Rp220 triliun yang berada di rekening-rekening bank BPD maupun di bank-bank yang lain,” kata Jokowi di Jember, Jawa Timur.

Presiden menyebutkan bahwa dana tersebut ditunggu realisasinya oleh rakyat melalui belanja pemerintah daerah. “Kalau uang itu bisa beredar di pasar, bisa beredar di daerah, itu akan sangat membantu sekali peningkatan pertumbuhan ekonomi,” kata Jokowi.

Presiden pun mengaku sudah menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang masih tidak mau menggunakan dananya untuk pembangunan daerah. Sebelumnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat posisi simpanan pemda di perbankan pada akhir Juni 2017 mencapai Rp222,6 triliun yang terdiri atas giro, deposito, maupun tabungan.

Jumlah tersebut lebih tinggi Rp7,9 triliun dari posisi simpanan pemda di perbankan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp214,7 triliun. Posisi simpanan pemda sebesar Rp222,6 triliun tersebut terdiri atas giro sebesar Rp140,7 triliun atau 63,2%, deposito Rp76,6 triliun atau 34,4%, dan tabungan Rp5,3 triliun atau 2,4%.

Jika dibandingkan dengan posisi simpanan pemda di perbankan pada bulan sebelumnya atau Mei 2017 sebesar Rp244,5 triliun, terdapat peningkatan penyerapan pada Juni 2017 hingga Rp21,9 triliun. Sampai dengan akhir Juni 2017, realisasi pendapatan daerah hanya sebesar Rp85,1 triliun.

Secara keseluruhan, posisi dana simpanan daerah dari pemerintah provinsi di perbankan sampai Juni 2017 mencapai Rp72,98 triliun. Adapun posisi dana simpanan daerah dari pemerintah kabupaten di perbankan sampai Juni 2017 mencapai Rp117,49 triliun. Sementara itu posisi dana simpanan daerah dari pemerintah kota di perbankan sampai Juni 2017 mencapai Rp32,12 triliun.

Genjot Realisasi Anggaran

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemda untuk memperhatikan peringatan dari Presiden Jokowi di atas. “Penyerapan anggaran harus optimal agar bergerak pertumbuhan ekonomi rakyat di daerah,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Tjahjo mengatakan, pihaknya terus mendorong daerah untuk memaksimalkan realisasi anggaran. Salah satunya dengan mengirim surat edaran kepada pemda. “Kemendagri secara periodik selalu membuat surat edaran kepada pemda untuk mengingatkan penyerapan anggaran,” tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan penyerapan anggaran pemda yang belum optimal disebabkan berbagai hal. Menurutnya ada daerah yang mengaku penyerapan lambat bukan berarti pembangunan tidak berjalan. “Ada pemda yang berdalih penyerapan sudah optimal, tapi pihak ketiga belum mengambil uangnya. Kesannya uang tersimpan di bank, padahal sudah menjadi milik pihak ketiga,” ujar dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Syarifuddin mengakui bahwa sampai bulan ini realisasi anggaran masih di kisaran 30%-35%. Bulan Agustus, pihaknya telah mengirimkan surat edaran ke daerah.

“Sudah ada imbauan supaya segera percepatan pengadaan barang dan jasa sehingga uang bisa terserap,” tuturnya kemarin. Dari tahun ke tahun tidak maksimalnya realisasi membuat Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengendap di bank.

“Makanya kami ingatkan jangan hanya rutinitas. Maka kepala daerah dan sekda harus antisipasi bahwa ke depannya untuk menghindari dana mangkrak di bulan Juli dan Agustus harus ada antisipasi,” paparnya.

Menurutnya, salah satu penyebab masih banyaknya dana APBD yang mengendap karena sering kali pihak ketiga akan menagih pembayaran di akhir tahun atau setelah proyek selesai. Dia menjelaskan pemda tidak akan mengeluarkan anggaran tanpa adanya tagihan terlebih dahulu.

Harus Ada Ketegasan

Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mengatakan, pada dasarnya masalah pengendapan anggaran di pemda ini sudah berlangsung lama. Dia pun mempertanyakan pemerintah pusat yang tak kunjung menuntaskan persoalan ini. Menurut Fandi, jika pemerintah pusat tidak bisa tegas ke daerah, persoalan ini tidak akan selesai.

Bila pengendapan anggaran ini lantaran daerah belum memiliki rencana pembangunan yang matang, sebaiknya pemerintah menarik kembali saja uang tersebut. “Kalau pemerintah pusat kurang uang, dipinjam saja. Kalau belum ada rencana dipakai lebih baik dipinjam pemerintah pusat buat mengatasi persoalan likuiditas dan pembiayaan infrastruktur pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Rober Endi Jaweng mengatakan pemerintah harus membuat terobosan atas persoalan realisasi anggaran. Menurutnya persoalan realisasi yang tak maksimal terus berulang tanpa adanya perubahan.

“Terobosan sangat perlu dilakukan pemerintah. Ini problem yang sudah lama,” katanya. Pria yang akrab dengan sapaan Endi itu menilai salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pengaturan manajemen waktu penganggaran.

Dia mengatakan dengan manajemen waktu yang ada saat ini sulit bagi daerah untuk maksimal menggunakan dana yang dimilikinya. “Kalau manajemen seperti sekarang, realisasi anggaran hanya 6-9 bulan. Januari- Maret masa menunggu DIPA dan kucuran. Praktis hanya realisasi pengeluaran operasional pemerintah dan belanja rutin,” tuturnya.

Salah satu hal yang mungkin dilakukan dengan manajemen waktu yang ada adalah dengan memajukan tahapan lelang. Endi mengatakan meskipun pemerintah pusat telah memperbolehkan lelang lebih awal, masih banyak daerah yang ragu-ragu. “Lelang diperbolehkan khusus untuk beberapa item. Ini agak karet dan tidak jelas. Banyak pemda takut dikriminalisasi,” ujar dia.

Mengenai sanksi, menurut Endi, UU 23/2014 tentang Pemda telah jelas mengatur hal tersebut. Namun menurutnya pusat juga tidak bisa asal memberikan sanksi karena harus dilihat terlebih dahulu penyebabnya. “Bisa saja karena kapasitas daerah lemah mengelola anggaran. Ini perlu fasilitasi dan pendampingan harus diperkuat. Kalau memang ada kesengajaan dan faktor politik harus diberi sanksi agar ada efek jera,” ungkapnya.

Imbauan Presiden Jokowi direspons positif oleh sejumlah kepala daerah. Bupati Bogor Nurhayanti, misalnya. Dia menegaskan perihal instruksi Presiden Jokowi agar kepala daerah tidak terlalu lama mengendapkan APBD di Bank, demi percepatan pembangunan infrastruktur, pihaknya akan melakukan berbagai upaya percepatan.

“Sesuai dengan APBD kan untuk infrastruktur sudah diprogramkan, tinggal penyerapannya saja dilakukan percepatan,” ujar Nurhayanti.

Lebih lanjut dia mengungkapkan kalaupun ada kendala atas proses penyerapan anggaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, pihaknya akan terus melakukan evaluasi.

“Ya kita akan selalu evaluasi dalam segala aspek yang menghambat penyerapan APBD. Alhamdulillah saat ini dari hasil evaluasi yang sudah selesai lelang sekarang sedang berjalan dan yang gagal lelang sudah dilelang kembali,” sebutnya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendukung instruksi Presiden Jokowi bahwa anggaran di kas daerah digunakan untuk percepatan infrastruktur. Namun untuk menggunakan anggaran tersebut harus memakai aturan. “Harus ada payung hukumnya,” kata Rahmat.

Menurut dia, pemda tidak bisa menggunakan APBD yang ada di kas daerah untuk pusat. Sebab anggaran yang ada saat ini memang dikhususkan untuk percepatan pembangunan di Kota Bekasi. Sebab infrastruktur menjadi prioritas di Bekasi. Wakil Bupati Karawang, Jawa Barat, Jimmy Ahmad Zamakhsyari, mengakui adanya dana APBD yang masih mengendap di bank.

Jumlahnya Rp450 miliar dalam bentuk deposito on call, sedangkan total APBD Kabupaten Karawang Rp4,1 triliun. Atas adanya perintah Presiden Jokowi itu, Jimmy mengaku jauh-jauh hari pihaknya sudah melakukan upaya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran itu. Dana yang mengendap berupa deposito on call ini sudah menjadi perhatiannya dan menjadi solusi atas persoalan yang sedang mendera masyarakat Karawang, yakni masalah rentenir.

Sebab sampai saat ini terdapat sekira 100.000 warga Karawang yang terlilit utang lintah darat dengan bunga rata-rata 5% per bulan. “Kami akan bergerak bersama- sama untuk memaksimalkan deposito on call ini. Sebab persoalan rentenir di Karawang sudah tidak bisa ditoleransi itu. Ya minimal Rp20 miliar saja untuk disalurkan berupa kredit tanpa agunan kepada UMKM bisa sangat membantu,” ungkap Jimmy.

Menurutnya, masyarakat kecil tidak mungkin menjaminkan sertifikat tanah karena mereka tidak memilikinya. Selain itu kebutuhan kredit pun relatif kecil, yakni rata-rata Rp5 juta. Merekalah yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah.

Post Terkait