Akhirnya! BPJS Ketenagakerjaan Raih Rp96,4 Miliar dari Penunggak Iuran

BPJS Ketenagakerjaan berhasil meraih dana sebesar Rp96,4 miliar dari hasil penagihan kepada perusahaan yang menunggak iuran, baru melaporkan sebagian jumlah karyawan, serta upah yang tidak sebenarnya.

Hingga akhir tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan bisa meraih dana sebesar Rp350 miliar dari hasil kerja sama dengan kejaksaan tersebut. Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis mengatakan, dana tersebut berhasil ditarik dari 3.156 surat kuasa khusus (SKK) yang dikirimkan oleh kejaksaan kepada perusahaan yang tidak patuh. Meskipun belum maksimal, hasil itu cukup menggembirakan.

“Jumlah SKK yang dikirimkan sebanyak 9.563 ke perusahaan yang belum patuh. Hasilnya 3.156 SKK dipatuhi oleh perusahaan. Ini cukup menggembirakan. Artinya, kerja sama dengan kejaksaan cukup efektif,” ujar Ilyas, seusai acara Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Tinggi Bali, NTB, dan NTT di Kuta, Bali.

Menurut Ilyas, target BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar perusahaan menjalankan kewajibannya membayar iuran, tetapi yang utamanya hak pekerja untuk terlindungi dari risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, hari tua, dan pensiun menjadi terjamin. Meskipun angka nasional menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan bermasalah membayar iuran masih 30% setelah BPJS Ketenagakerjaan memberi surat kuasa khusus (SKK) kepada kejaksaan, pada beberapa daerah menunjukkan perkembangan yang bagus.

Seperti di Kantor BPJS Ketenagakerjaan wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) yang mencapai Rp1,3 miliar dari potensi Rp2,5 miliar atau lebih dari 50%. Ilyas juga menyebutkan bahwa masih ada 200.000 perusahaan di seluruh Indonesia yang belum terdaftar menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bahkan, dari 500.000 yang terdaftar, sekira 30% yang daftar sebagian upah, sebagian tenaga kerja, dan sebagian program, bahkan menunggak bayar iuran. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Kejaksaan Agung, sebagai pengacara negara, untuk melakukan upaya hukum agar perusahaan yang membandel menjadi taat.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi, yang membuka sosialisasi kesembilan kalinya, mengakui hingga saat ini masih melakukan pendekatan persuasif dan preventif. Alasannya menggunakan adalah pendekatan preventif agar tidak membuat gaduh.

“Target kami pekerja terlindungi dan perusahaan menjalankan kewajibannya,” ujarnya. Namun, imbuh dia, itu tidak menutup kemungkinan kejaksaan menyeret perusahaan bandel ke pengadilan jika sudah dipersuasi dan diingatkan, tetapi masih melakukan penghindaran.

Post Terkait